Ingin Mengecek IMEI Ponsel? Ini Situs Terbaru Kemenperin

Nurul Faradila
Nurul Faradila

Ingin Mengecek IMEI Ponsel? Ini Situs Terbaru Kemenperin cek IMEI (sumber: https://imei.kemenperin.go.id)

Winnetnews.com - Situs untuk melakukan cek IMEI smartphone milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat tidak bisa diakses oleh publik sejak awal Juli lalu. Sebelumnya, situs resmi dari Kemenperin https://kemenperin.go.id/imei saat diakses menampilkan pengumuman bahwa Kemenperin akan menyediakan situs khusus untuk mengecek IMEI agar bisa memberikan pelayanan terbaik.

Mulai hari ini, situs itu sudah tidak berlaku dan apabila masyarakat menggunakan situs tersebut, maka secara otomatis akan terhubung ke situs Kemenperin yang  baru, yaitu http://imei.kemenperin.go.id/. Tampilan dari situs baru ini pun lebih menarik dengan nuansa biru, dibandingkan sebelumnya yang berwarna putih-hijau.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan akan melakukan pemblokiran pada peredaran ponsel ilegal alias smartphone black market (BM) di Indonesia, melalui nomor IMEI. Apabila nomor IMEI dari sebuah ponsel ketika dicek tidak terdaftar pada database yang sudah tersedia, kemungkinan besar smartphone tersebut merupakan ponsel ilegal.

Untuk memastikan apakah ponsel yang kamu gunakan saat ini merupakan produk ilegal atau tidak, langkah yang bisa kamu lakukan adalah dengan cara mengecek IMEI di smartphone dengan langkah berikut ini. Pertama, tekan tombol *#06# pada keyboard smartphone. Kemudian akan muncul rincian nomor IMEI dan serial ponsel.

Selanjutnya, kamu bisa langsung mengecek nomor IMEI tersebut ke situs Kemenperin untuk memastikan apakah nomornya terdaftar atau tidak. Masukan 15 digit nomor IMEI dari smartphonemu tadi, kemudian tekan tombol “simpan”. Setelahnya akan muncul pemberitahuan apakah nomor IMEI smartphonemu terdaftar atau tidak.

Pemerintah sampai saat ini masih menggodok regulasi pemblokiran smartphone black market. Setidaknya ada tiga kementerian yang terlibat, yakni Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Meskipun peraturan ini baru akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019, Dirjen SDPPI Ismail memprediksi bahwa butuh waktu sekitar enam bulan setelah kebijakan diteken untuk kemudian diimplementasikan. Jika penandatangannya dilakukan sesuai jadwal, maka pemblokiran ponsel black market akan dimulai pada 17 Februari 2020 mendatang. Namun, tidak tertutup kemungkinan pemblokiran bisa dilakukan dalam waktu yang lebih cepat.

Apa Reaksi Kamu?