Ini Dia Sengketa Pilkada Yang Sudah Dituntaskan

Ini Dia Sengketa Pilkada Yang Sudah Dituntaskan

Jumat, 29 Jan 2016 | 16:12 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono memaparkan, hingga Selasa (26/1), MK telah memutus 140 dari 147 perkara terkait pilkada serentak 2015.

Sebanyak 140 perkara telah berhasil diputus oleh MK dengan rincian sebagai berikut:

1. Lima Ketetapan, karena MK mengabulkan Penarikan Kembali Permohonan Pemohon

2. Sebanyak 134 putusan dinyatakan tidak dapat diterima, di antaranya 35 perkara dinyatakan permohonan diajukan melewati tenggang waktu 3 x 24 jam sejak penerapan hasil perolehan suara diumumkan; dua perkara dinyatakan salah objek (error in objecto), yaitu Tanah Bumbu dan Wonosobo.

Permohonan Tanah Bumbu menggugat Berita Acara Rekapitulasi, sedangkan Permohonan Wonosobo, yang digugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

c. Sebanyak 97 perkara dinyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing mengajukan permohonan, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengenai batas maksimal selisih perolehan suara;

 

3. Satu putusan sela, yakni pilkada Kabupaten Halmahera Selatan dengan memerintahkan KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang hasil perolehan suara Pemilihan Bupati Halmahera Selatan untuk Kecamatan Bacan.

Adapun tujuh perkara yang masih disengketakan, ucap Fajar, akan disidangkan pekan depan. "Minggu depan ada tujuh sidang untuk tujuh perkara yang memenuhi persyaratan formal," katanya.

Ketujuh daerah tersebut, lanjut Fajar, adalah Bangka Barat, Kuantan Singingi, Teluk Bintuni, Muna, Solok Selatan, Mamberamo Raya, dan Kepulauan Sula.

Pada 9 Desember 2015, KPUD menggelar pilkada serentak di 264 daerah di seluruh Indonesia. Setelah proses pemungutan suara, KPUD menghitung suara di tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di tiap daerah peserta pilkada, sebelum akhirnya dilanjutkan dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan penetapan pemenang.

Pasca penghitungan suara, MK membuka pendaftaran permohonan penyelesaian sengketa perselisihan suara dalam jangka waktu 3 x 24 jam. Lembaga peradilan itu lantas menangani perselisihan sengketa Pilkada selama 45 hari kerja setelah perkara didaftarkan.

(seperti dilansir dari CNN Indonesia)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...