Skip to main content

Ini Saran Hary Tanoe ke Jokowi

Ini Saran Hary Tanoe ke Jokowi
Ini Saran Hary Tanoe ke Jokowi

[JAKARTA] Beberapa hari lalu, Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT) dipanggil ke Istana Bogor oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia mengaku dimintai saran oleh Presiden Jokowi dalam mengatasi anjloknya nilai tukar rupiah. Pria yang disapa HT ini mengatakan, keadaan Indonesia saat ini sudah berubah dari 40 tahun yang lalu.

Pada tahun 1970-an, ekonomi Indonesia ditopang oleh oil boom. Pada waktu itu, harga minyak naik dan Indonesia masih sebagai anggota OPEC dan pengekspor minyak.

"Di era tahun 1980 sampai 1990-an, sektor industri khususnya manufaktur sebagai penopang ekonomi nasional. Banyak pabrik didirikan melalui fasilitas PMDN, PMA dan lainnya yang sekaligus menciptakan lapangan kerja," kata HT dalam keterangan pers yang diterima SP, Rabu (26/8) malam.

Ia menjelaskan, tahun 2000-an sampai 2012, negara ini mendapat windfall commodity boom. Harga komoditas meroket tajam seperti kelapa sawit, batu bara, karet, timah, biji besi dan lain sebagainya. Hal itu menyebabkan 65 persen ekspor non migas didominasi oleh komoditas.

"Pak SBY (mantan presiden 2004-2014, Red) sebenarnya tertolong dengan commodity boom ini. Pada waktu harga komoditas mulai turun tahun 2013, imbasnya ke pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat. Itulah kenapa tahun 2014 kita hanya tumbuh sekitar 5 persen," ujarnya.

Menurutnya, saat ini penopang ekonomi Indonesia sudah tidak ada lagi. Indonesia sudah hobi impor minyak dan industri nasional sudah kalah bersaing dengan negara-negara regional. Harga komoditas juga sedang rendah-rendahnya.

"Solusinya adalah bagaimana investasi digalakkan dan belanja pemerintah dipercepat. Tidak ada jalan lain lagi. Itulah saran saya saat ini adalah bagaimana kedua hal diatas bisa dilaksanakan secara tepat sasaran dan cepat," imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, semua kebijakan dan praktek yang menghambat investasi dan belanja pemerintah harus dipangkas dan Bank fokus pada pembiayaan sektor produktif, bukan konsumtif.

Sedangkan proyek-proyek infrastruktur yang dipegang broker dan tidak dikerjakan dialihkan ke BUMN yang relevan agar bisa berjalan.

Hal lain yang harus diantisipasi adalah penerimaan pajak yang akan berkurang banyak dengan lesunya ekonomi. Dari sekarang sudah harus dipikirkan alternative pendanaan agar APBN tetap bisa dilaksanakan.

CEO MNC Group ini menyarankan agar pemerintah memajukan sektor riil yang dilakoni oleh para pengusaha kecil menengah, petani dan nelayan.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top