Skip to main content

Inilah Penjelasan 8 Pokok Kebijakan Road Map E-Commerce

melalui Road Map E Commerce dalam Paket Kebijakan XIV ini  ditargetkan akan tercipta sekitar 1000 technopreneur dan value bussinesnya  kurang lebih 10 miliar dollar AS. Foto: Istimewa
melalui Road Map E Commerce dalam Paket Kebijakan XIV ini ditargetkan akan tercipta sekitar 1000 technopreneur dan value bussinesnya kurang lebih 10 miliar dollar AS. Foto: Istimewa

WinNetNews.com - Pemerintah melalui Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkominfo Rudiantara, dan Seskab Pramono Anung mengumumkan Paket Kebijakan ke-14 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau Road Map e-Commerce . Pengumuman dilakukan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/11) sore.

Seskab Pramono Anung mengatakan, dengan potensi yang dimiliki ditargetkan melalui Paket Kebijakan XIV ini pada akan tercipta sekitar 1000 technopreneur dan value bussinesnya kurang lebih 10 miliar dollar AS, dan harapannya kalau roadmap ini berjalan dengan baik, maka pada tahun 2020 diprediksi nilai inti e-commerce ini mencapai 130 miliar dollar AS.

Road Map e-Commerce ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang mencakup 8 aspek pengaturan (pokok kebijakan), yaitu:

  1. Pendanaan. Mempermudah dan memperluas akses melalui skema: a) KUR untuk tenant pengembangan platform; b) Hibah untuk inkubator bisnis yang akan membimbing/mendampingi start-up; c) Dana USO untuk UMKM digital dan start-up e-commerce platform.; d) Angel capital, yang diperlukan saat start-up masih berada dalam tahap valley of death (usaha masih merugi) dalam tahap komersialisasi; e) Seed capital dari Bapak Angkat; dan f) Crowdfunding, yaitu pendanaan alternatif yang dananya dihimpun dari kelompok/komunitas tertentu atau masyarakat luas.
  2. Perpajakan. Dengan memberikan insentif perpajakan melalui: a) Pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di start-up; b) Penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi start-up e-commerce yang omzetnya dibawah Rp 4,8 Miliar/tahun melalui pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, sehingga PPh final hanyasebesar 1%.; dan c) Memberikan persamaan perlakuan perpajakan antara pengusaha e-commerce asing dengan domestik. Pelaku usaha asing yang menyediakan layanan dan/atau konten di Indonesia wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan perpajakan.
  3. Perlindungan Konsumen: a) Melakukan pengharmonisasi regulasi yang menyangkut sertifikasi elektronik, proses akreditasi, kebijakan mekanisme pembayaran, perlindungan konsumen dan pelaku industri e-commerce, dan skema penyelesaian sengketa; dan b) Pengembangan national payment gateway secara bertahap.
  4. Pendidikan dan SDM: a) Meningkatkan kampanye kesadaran e-commerce; b) Perancangan program inkubator nasional; c) Penyusunan dan peningkatan kurikulum e-commerce; dan d) Peningkatan edukasi e-commerce kepada konsumen, pelaku, penegak hukum.
  5. Logistik: a) Meningkatkan logistik e-commerce melalui Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) untuk meningkatkan kecepatan pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman; b) Revitalisasi, restrukturisasi dan modernisasi PT. Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia jasa pos nasional; c) Pengembangan alih daya fasilitas logistik e-Commerce; dan d) Mengembangkan Sistem Logistik dari Desa ke Kota dengan sinergitas antara pasar, terminal, komoditi, dan pasar induk, pusat distribusi regional, dan pengaturan transportasi desa dan kota.
  6. Infrastruktur Komunikasi. Percepatan pembangunan jaringan broadband berkecepatan tinggi, agar e-commerce dapat dimanfaatkan di seluruh Indonesia.
  7. Keamanan siber (cyber security). Melakukan penyusunan model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce dan meningkatkan public awareness tentang kejahatan dunia maya serta menyusun SOP terkait penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keamanan data konsumen.
  8. Pembentukan Manajemen Pelaksana. Upaya sistematis dan terkoordinasi untuk penerapan Peta Jalan e-commerce dan sekaligus melakukanmonitoring dan evaluasi implementasi Peta Jalan e-commerce.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top