Inkonsistensi Gubernur DKI Terhadap Pulau Reklamasi Dipertanyakan

Aldina Putri Nst
Aldina Putri Nst

Inkonsistensi Gubernur DKI Terhadap Pulau Reklamasi Dipertanyakan
Winnetnews.com -  Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menganggap adanya inkonsistensi terkait kebijakan pulau reklamasi di Teluk jakarta yang ditetapka oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Adanya izin mendirikan bangunan (IMB) pada pulau reklamasi tersebut menjadi pertanyaan besar.

“Sejak awal beliau katakan menolak reklamasi. Tiba-tiba, diam-diam melegalkan reklamasi. Ini kan enggak baik juga untuk publik. Jadi reklamasi ini hanya sekedar menarik opini,” ujar Gembung, Jakarta, Kamis, (13/6/19).

Gemong juga berpendapat bahwa sampai dengan saat ini peraturan daerah yang mengatur zonasi di pulau reklamasi, Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), sampai sekarang belum selesai disusun karena DPRD belum membahas kembali draf rancangan perda tersebut.

“Sampai hari ini juga belum kami selesaikan. Jadi perda itulah yang seharusnya melandasi Pemprov bisa menerbiitkan IMB di atas lahan reklamasi itu,” ungkap Gembong.

Menurutnya, dasar hukum penerbitan IMB di pulau-pulau reklamasi belum dibentuk, sehingga hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum.

“Ya pasti melanggar. Menerbtkan sertifikat IMB itu alat hukumnya apa? Kan pertanyaannya di situ. Sementara perda zonasi sampai hari ini belumkami selesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, revisi perda tata ruang sampai hari ini juga belum kami selesaikan,” tambahnya.

Hal ini ia sampaikan seiring dengan pemberitaan mengenai IMB untuk 932 gedung di pulau D (Pulau hasil reklamasi) yang diterbitkan oleh Pemprov DKI.

“IMB diterbitkan untuk bangunan-bangunan yang sudah berdiri atau terbangun,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Benni Agus Chandra, Kamis, (12/6/19).

Mengenai keterangan Pulau D tersebut, ada 932 bangunan dari 409 jumlah rumah tinggal dan 212 rumah kantor (rukan). Sementara itu, terdapat 311 rumah kantor dan rumah tinggal yang masih dalam proses pembangunan.

Apa Reaksi Kamu?