IPW Duga Ada Gratifikasi Seks di Kasus Suap Djoko Tjandra
Foto: Kompas.com

IPW Duga Ada Gratifikasi Seks di Kasus Suap Djoko Tjandra

Senin, 14 Sep 2020 | 09:05 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Penanganan atas kasus suap Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari serta Anita Kolopaking dianggap telah salah sejak awal. Kini kondisinya dinilai sudah terjadi praktik tebang pilih dan upaya melindungi satu sama lain di kalangan aparatur.

Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Presidium IPW, Neta Pane. Ia menilai seharusnya kasus ini ditangani tim independen yang diketuai Menko Polkam di mana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi “leader”.

"Sebab dalam memburu gratifikasi uang segar di balik kasus Joko Tjandra, kami melihat dalam kasus ini ada gratifikasi uang, gratifikasi asmara dan gratifikasi seks," kata Neta di Jakarta, Minggu (13/9).

Lebih lanjut, ia mengatakan, kasus suap Djoko Tjandra saat ini melibatkan begitu banyak instansi, antara lain NCB Polri, Bareskrim Polri, Polda Kalbar, Imigrasi, Kelurahan, Dukcapil, Kejaksaan, Pengadilan dan lain-lain.

"Jika hanya Polri yang mengusut, tentu Polri tidak akan mampu. Polri sendiri kerepotan mengusut di internalnya, bagaimana kepolisian mampu mengusut dugaan keterlibatan oknum di eksternal Polri," ujarnya.

Menurutnya, maka tak mengherankan apabila laporan Wakil Ketua Gerindra Arief Puyuono tentang dugaan keterlibatan Ketua PN Jaksel tak kunjung diproses polisi.

Dikarenakan menurutnya apabila pola penanganan kasus Joko Tjandra dilakukan secara parsial, maka kasus ini tidak akan tuntas secara terang benderang hingga ke akar-akarnya. Kasus ini hanya menyerang kelompok-kelompok tertentu yang tidak punya backing kuat atau backing-nya sudah rontok.

"Sebab itu, jika kasus Joko Tjandra memang mau dituntaskan, Presiden harus membentuk tim independen yang diketuai Menko Polhukam. Sehingga semua yang terlibat bisa dijerat oleh hukum."

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...