Isu Ahok dan Antasari Jadi Denwas KPK, Arteria: Publik Jangan Persoalkan Itu

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Isu Ahok dan Antasari Jadi Denwas KPK, Arteria: Publik Jangan Persoalkan Itu Kebersamaan Antasari Azhar (krii) dan Ahok (kanna). [Foto: Riausky.com]
Winnetnews.com - Mencuat sejumlah nama politisi yang diproyeksikan bakal mengisi kursi Dewan Pengawas (Denwas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta obyektif dalam menyeleksi Denwas KPK.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arteria Dahlan menyatakan, Presiden Jokowi seharusnya tidak mempersoalkan latar belakang seorang calon dewan pengawas, termasuk jika orang tersebut berasal dari kalangan politisi.

"Saya pikir dalam mencari putra-putri terbaik bangsa, kita tidak melihat dari latar belakang apa pun, kita harus dalam kacamata obyektif," kata Arteria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/11) seperti dikutip Kompas.com.

Belakngan diketahui banyak pihak yang mempersoalkan jika politikus yang menjadi Denwas KPK. Memandang hal itu, Arteria justru heran publik yang mempersoalkannya.

Foto: Liputan6.com

Mengutip Rancah.com, perubahan struktur di KPK yang mengharuskan adanya Denwas, mulai menggelindingkan sejumlah nama yang layak menjadi Denwas KPK.

Muncul suara-suara dukungan di media sosial untuk mencalonkan eks Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Denwas KPK. Wacana ini muncul di tengah ramainya pembahasan APBD DKI Jakarta yang banyak disorot publik.

Tak hanya Ahok, eks Ketua KPK yang pernah menjajal dinginnya hotel prodeo, Antasari Azhar juga tak lepas dari berbagai kalangan yang mendukungnya untuk mengisi kursi Denwas KPK.

Padahal, menurut Arteria, politikus dan proses politik selama ini melahirkan banyak pemimpin yang hebat. Presiden pun diusung oleh partai politik.

"Jadi saya juga bertanya-tanya kok begitu alerginya sama politisi, kok begitu alerginya sama proses politik. Yang kalian lihat, yang kalian dapatkan, Presiden Republik Indonesia, diusulkan oleh partai politik. Semua pemimpin hebat yang kalian bangga-banggakan ini dari partai politik, melalui proses politik," ujar dia seperti dilansir Kompas.com.

Foto: Realitarakyat.com

Arteria meminta publik berhenti membeda-bedakan kalangan politikus dan non-politikus.

Sebab, jika dikotomi semacam itu terus terjadi, dikhawatirkan justru akan membunuh lahirnya orang-orang hebat.

"Hal-hal seperti itu sangat kita sayangkan, banyak orang-orang hebat nantinya bisa terbunuh kesempatannya," ujar Arteria.

"Katanya mau bicara human right, katanya mau bicara persamaan di mata hukum, tapi sejak awal orang dibegal, tapi setiap orang sudah didiferensiasi dan dibuat dikotomi-dikotomi seperti itu," lanjutnya.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo akan menunjuk langsung orang yang akan mengisi jabatan Denwas KPK. Jokowi tak akan membentuk panitia seleksi (pansel).

Foto: Kantor Staf Presiden/ksp.go.id

"Untuk pertama kalinya tidak lewat pansel," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11) sore.

UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK mengatur ketua dan anggota dewan pengawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi.

Namun, ada Pasal 69 A ayat (1) yang mengatur bahwa ketua dan anggota dewan pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik.

"Tapi percayalah yang terpilih nanti adalah beliau-beliau yang memiliki kredibilitas yang baik," kata Jokowi.

Apa Reaksi Kamu?