Izin Pembangunan Proyek Kereta Cepat JKT-BDG Tertahan

Izin Pembangunan Proyek Kereta Cepat JKT-BDG Tertahan

Selasa, 26 Jan 2016 | 09:00 | Rusmanto
WinNetNews.com - Meski proyek kereta cepat (High Seed Train/HST) rute Jakarta-Bandung sepanjang 142 kilometer (km) telah groundbreaking, namun kelanjutan pembangunan belum bisa dikebut. Ada izin dasar yang belum dipenuhi, yakni izin pembangunan prasarana perkeretaapian.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pengembang proyek ini, baru memperoleh izin pembangunan untuk groundbreaking saja, sedangkan, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai regulator transportasi, belum menerbitkan izin pembangunan lanjutan.

KCI dinilai masih belum melengkapi beberapa poin dalam izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum, seperti rancang bangun, gambar teknis, data lapangan, spesifikasi teknis dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

Sebagai pendukung penerbitan izin pembangunan, Pemda ternyata belum mengubah Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) untuk jalur kereta cepat yang melalui 9 kota/kabupaten di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Pemda baru sebatas memberi rekomendasi adanya proyek kereta cepat.

Sebagai solusi, Kemenhub menyarankan agar KCIC mengurus pembangunan prasarana di jalur kereta cepat memakai skema segmen. "Nanti kalau 142 km lama, nanti bisa dikeluarkan per segmen-segmen," ujarnya.

Selain izin pembangunan prasarana, Kemenhub belum menerbitkan 3 izin lagi untuk proyek kereta cepat. KCIC dinilai belum memenuhi dokumen pendukung untuk perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, izin usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian, dan izin operasi penyelenggara prasarana perkeretaapian. Khusus izin operasi, Kemenhub baru menterbitkan setelah pembangunan fisik selesai dan proyek memperoleh sertifikasi uji pertama.

Sedangkan untuk perjanjian penyelenggara prasarana, Kemenhub bersama KCIC sedang membahas isi perjanjian. Selain itu, KCIC belum menyampaikan rincian finansial untuk penentuan durasi konsesi sebagai dokumen pendukung perjanjian penyelenggara prasarana.

"Target kita, Kamis ini perjanjian (penyelenggara prasarana) karena ini menyangkut 50 tahun negara (lama konsesi) maka harus hati-hati. Ini kalau gagal bukan tanggung jawab negara," tambahnya.

disadur dari situs detik finance

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...