Jakarta Terancam Jadi Kota PKL
Sumber : Istimewa

Jakarta Terancam Jadi Kota PKL

Jumat, 2 Mar 2018 | 02:31 | Oky

Winnetnews.com - Dengan adanya diskresi dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mengizinkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar, yang seharusnya berfungsi sebagai jalur pedestrian, membuat Jakarta terancam menjadi Kota PKL.

Saat ini, dengan dalih diskresi, PKL sudah diizinkan berdagang di badan jalan dan trotoar di Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Kebijakan ini diambil atas nama diskresi dari Anies selaku Gubernur DKI. Kemudian, PKL di kawasan Melawai juga diizinkan berjualan di trotoar atas diskresi dari Sandiaga Uno.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai jika Anies dan Sandiaga terus-menerus melakukan kebijakan atas nama diskresi sebagai pemimpin daerah, tanpa mengajak instansi terkait untuk berdiskusi, Menurutnya, Jakarta terancam menjadi kota yang semrawut.

Tidak hanya itu, bisa saja, dengan kasus tersebut, para PKL di Jakarta meminta hak yang sama agar mereka dapat berjualan di seluruh trotoar Jakarta. Maka, perlahan-lahan, Jakarta akan menjadi kota pusat PKL, yang bukan mencerminkan Kota Jakarta sebagai Ibu Kota negara yang harus menjajakan penataan kota yang rapi, bersih, indah, dan modern.

“Gubernur dan Wakil Gubernur sepertinya terus-menerus melecehkan peraturan dengan dalih diskresi dan membela orang kecil. Padahal, yang dilakukannya semata-mata demi kepentingan pribadi, yakni mencitrakan dirinya sebagai pemimpin yang memihak orang kecil, padahal yang lebih tepat mereka itu mengeksploitasi kemiskinan,” kata Gembong, Kamis (1/3).

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD DKI, Wahyu Dewanto. Ia justru mengharapkan Sandiaga berpikir ulang untuk memberikan izin PKL berdagang di trotoar di kawasan Melawai. Meskipun keberadaan mereka dibutuhkan oleh pejalan kaki sekalipun.

“Karena dikhawatirkan bila kebijakan itu dilaksanakan, maka akan menimbulkan efek domino. Artinya, PKL di wilayah lain akan meminta hal yang sama,” kata Wahyu.

Harusnya, lanjut Wahyu, Sandiaga belajar dari penataan Tanah Abang. Saat Anies berdalih menjalankan diskresinya menutup Jalan Jatibaru Raya untuk memberikan kesempatan bagi PKL berjualan di jalan dan trotoar. Ternyata, kebijakan ini menuai polemik yang panjang.

Selain membuat Anies dilaporkan ke Polda Metro Jaya dan saat ini, kebijakan tersebut juga membuat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) menuntut hal yang sama diberlakukan oleh Anies kepada sekitar 650.000 PKL yang ada di Jakarta.

“Pedagang di wilayah lain juga ingin keberadaannya dilegalkan. Kalau sudah seperti ini, ketertiban Ibu Kota akan terancam. Kita sudah tahu karakter PKL seperti apa. Mereka akan tertib bila ada petugas, tetapi tak ada petugas, mereka akan kembali seenaknya. Kalau itu terjadi, bisa dikatakan Jakarta akan menjadi kota PKL dan kesemrawutan ada di depan mata,” jelasnya.

Karena itu, Wahyu mengimbau agar kebijakan yang dikeluarkan Pemprov DKI tidak melanggar aturan yang dibuatnya sendiri melalui Peraturan Daerah (Perda) ketertiban umum. Fungsi trotoar sebagai sarana pejalan kaki juga telah diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Kebijakan harus dikeluarkan untuk mengakomodasi seluruh masyarakat. Bukan sekelompok masyarakat,” tegasnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...