Skip to main content

Jaksa Sebut PK Ba`asyir Tidak Bisa Dilanjutkan

Jaksa Sebut PK Baasyir Tidak Bisa Dilanjutkan
Jaksa Sebut PK Baasyir Tidak Bisa Dilanjutkan

WinNetNews.com - Pengajuan peninjauan kembali (PK) kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir tidak bisa dilanjutkan ke Mahkaham Agung. Alasannya, pengajuan PK tidak dilakukan oleh pemohon.

Keberatan tersebut disampaikan tim jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di Pengadilan Negeri Cilacap, Jawa Tengah, Selasa 26 Januari 2016. Tim jaksa diketuai Anita Dewayana.

Kepada majelis hakim yang diketuai Nyoto Hindaryanto, beranggotakan Zulkarnaen dan Akhmad Budiman, tim jaksa membeberkan beberapa alasan keberatan atas PK yang diajukan.

"Pengajuan PK harus dilakukan sendiri oleh pemohon. Pengajuan PK oleh penasihat hukum pemohon tidak bisa dilanjutkan ke MA (Mahkamah Agung)," kata Anita di PN Cilacap, seperti dikutip Antara.

Ia mengatakan, PK diajukan penasihat hukum di PN Jakarta Selatan tanpa dihadiri pemohon, yakni Ba'asyir.

Menurut dia, alasan penasihat hukum cukup subjektif. Sebab, pengacara menyebut Ba'asyir tak bisa hadir karena sakit-sakitan dan usia tua. Jaksa menganggap alasan itu tak disertai keterangan resmi dari tim medis dan lapas.

Oleh karena itu, kata dia, PK tidak perlu diteruskan oleh PN Jakarta Selatan selaku pengadilan tingkat pertama. Jaksa juga mempertanyakan pendelegasian sidang atau pemeriksaan atas memori PK Ba'asyir dari PN Jakarta Selatan kepada PN Cilacap.

Tak itu saja, jaksa juga menilai kuitansi sumbangan dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) ke Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dan Rizieq Shihab (Front Pembela Islam) yang diajukan penasihat hukum bukan suatu yang baru.

Ketua Tim Penasihat Hukum Ba'asyir, Mahendradatta mempertanyakan sebutan Kejari Jakarta Selatan selaku termohon PK yang berulang kali disebutkan jaksa.

Menurut dia, dalam hukum acara pidana, tidak ada istilah 'termohon' PK, hanya ada 'pemohon' PK. "Kami tidak pernah mengajukan PK ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," katanya.

Tapi jaksa Anita mengatakan, sebutan 'termohon' PK berawal dari perintah majelis hakim PN Jakarta Selatan yang memerintahkan Kejari Jakarta Selatan selaku 'termohon' PK untuk menghadirkan 'pemohon' PK.

Selain mendengarkan tanggapan jaksa atas memori PK Ba'asyir, dalam sidang lanjutan tersebut juga diisi dengan pemeriksaan saksi.

Penasihat hukum Ba'asyir mengajukan lima saksi. Tiga orang di antaranya terpidana kasus terorisme yang menghuni sejumlah lembaga pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan, Cilacap. Yakni Abdullah Sonata alias Arman Kristianto, Qomaruddin alias Abu Musa alias Mustaqim alias Abu Yusuf alias Hafshoh, dan Joko Sulistyo alias Mahfud alias Zainudin.

Dua saksi lainnya, Imam Besar FPI Rizieq Shihab dan Presidium MER-C Indonesia dr. Joserizal Jurnalis.

disadur dari situs metrotvnnews

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top