Jangan Sampai Pasal Penistaan Agama Disalahgunakan

Jangan Sampai Pasal Penistaan Agama Disalahgunakan

Sabtu, 30 Jan 2016 | 15:54 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai pasal atau ketentuan mengenai penistaan agama tidak boleh mengarah pada mengadili keyakinan orang. Ketentuan penistaan agama ini menurutnya perlu dievaluasi agar tidak disalahgunakan.

"Ketentuan penistaan agama harus dievaluasi lagi jangan sampai mengarah pada mengadili keyakinan orang. Hal ini bukan domain negara, karena pada dasarnya setiap orang bertanggung hawab pada Tuhannya. Ketentuan ini harus diarahkan pada arah 'penghinaan terhadap agama' yang telah ada," ujar Abdul di Jakarta.

Abdul menilai sepanjang kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) ini dalam mewujudkan keyakinannya tidak menggunakan nama agama yang telah ada (mainstream), maka sepenuhnya harus dijamin dan dilindungi. Tetapi, jika mereka memaksakan nama atau keyakinan yang ada, maka pasti akan menimbulkan konflik dengan penganut agama yang telah ada dan dalam hukum positif kita masih ada pasal tentang penistaan agama.

"Mereka (kelompok Gafatar) bebas memeluk dan menjalankan keyakinannya, sepanjang dalam melaksanakan keyakinannya itu tidak menyinggung dan merugikan kelompok masyarakat lainnya," tandas dia.

 

Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa siapapun yang menjadi WNI bahkan WNA sekalipun yang hidup di Indonesia harus dihargai dan dilindungi hak asasinya, sekalipun dia berbeda keyakinan dengan mayoritas bangsa Indonesia.

"Terutama keselamatan dan kehidupannya sebagai manusia sesuai dengan konstitusi kita yang menjamin kebebasan orang untuk hidup dan memeluk agama dan keyakinannya,"ungkap Abdul.

Perlindungan, kata dia tidak hanya pada jiwa tetapi juga pada harta benda mereka. Sepanjang mereka (Gafatar) mempunyai bukti kepemilikan tanah atau harta benda lainnya, tidak bisa diingkari hak-haknya di republik ini sampai kapanpun.

"Situasi sekarang ini menjadi tanggung jawab negara untuk melindungi waganya sambil memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa mereka (kelompok Gafatar) ini juga manusia, bagian dari WNI yang sama-sama punya hak hidup," pungkas dia.

(seperti dilansir dari CNN Indonesia)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...