Jika Berpotensi Anarki, Polri Bakal Langsung Bubarkan Demo

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Jika Berpotensi Anarki, Polri Bakal Langsung Bubarkan Demo Aksi demonstrasi berujung ricuh pada akhir September 2019. [Foto: Reuters]

Winnetnews.com - Informasi tentang akan adanya aksi demonstrasi mahasiswa di kawasan Patung Kuda hingga menuju Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/10) mendapat kecaman dari aparat kepolisian yang tidak akan segan untuk langsung membubarkan demi meminimalisir aksi anarksime.

Seperti yang diungkapkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengaku telah berkomunikasi dengan pihak intelejen terkait adanya isu anarkisme yang akan dilakukan sejumlah mahasiswa tersebut.

"Kalau kami dari intelijen sudah memahami bahwa akan terjadi potensi aksi anarkis, ya masa didiamkan, masa kita reaktif baru menindak, salah lagi," curhat Tito seperti dilansir CNN Indonesia, Kamis (17/10).

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan sejak dini daripadai aksi demonstrasi malah berujung ricuh seperti yang terjadi pada akhir September 2019. Aparat kepolisian saat itu terpaksa melesakkan gas air mata dan water cannon untuk menghalau ratusan mahasiswa yang merangsek masuk ke Gedung DPR/MPR.

Ia menambahkan, nama baik Indonesia akan tercoreng di mata internasional jika pelantikan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) pada 20 Oktober 2019 diwarnai kekacauan. Oleh karena itu, Tito tidak mau mengambil risiko. Dia tidak mau terjadi kekacauan saat pelantikan presiden-wakil presiden dilaksanakan.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian. [Foto: Suarasurabaya.net]

Seperti diketahui, saat aksi demonstrasi pada akhir September 2019 sejumlah fasilitas umum rusak. Lalu lintas pun terganggu di sejumlah titik. Tito tidak ingin itu kembali terjadi saat pelantikan presiden-wakil presiden dihelat.

"Kalau demonya aman-aman saja kami no problem, tapi ini demonya belakangan kami melihat, mohon maaf ada yang idealisme, ada juga pihak-pihak tertentu yang memanfaakan ini untuk kepentingan tersendiri," ujarnya.

Bukan berarti Tito melarang unjuk rasa. Ia mengatakan unjuk rasa boleh dilakukan asal tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 6 UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Ada lima hal yang wajib dipatuhi oleh pengunjuk rasa, yakni (1) menghormati hak-hak orang lain; (2) menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum; (3) menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum; dan (5) menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Jika ada ketentuan yang dilanggar, Kepolisian baru akan membubarkan unjuk rasa. Bahkan bisa menindak tegas jika ada yang memberikan perlawanan saat dibubarkan.

"Jadi, misalnya dari petugas minta agar saudara-saudara membubarkan diri, tiga kali diperingatkan tidak bubar, itu sudah pelanggaran pasal 218 KUHP. Meskipun ringan ancaman hukumannya, tapi tetap itu ada proses hukumnya," tandasnya.

Apa Reaksi Kamu?