Jimly Asshiddiqie: Kalau Jokowi Melanggar Hukum Diproses di DPR, Bukan ke Polri
 Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie (Foto: ANTARA News/Fathur Rochman)

Jimly Asshiddiqie: Kalau Jokowi Melanggar Hukum Diproses di DPR, Bukan ke Polri

Senin, 1 Mar 2021 | 10:51 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Ketua Pertama Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie menanggapi sejumlah pihak yang melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Bareskrim Polri terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat kunjungan ke Maumere, Sikka, NTT pada Selasa (23/2) lalu.

"Sedih juga dengan adanya kasus orang melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan Presiden Jokowi ke Bareskrim POLRI," tulis Prof Jimly melalui akun pribadinya @JimlyAs pada Minggu pagi (28/2).

Menurutnya, masyarakat bisa mengikuti mekanisme pelaporan yang sudah dibuat apabila seorang kepala negara diduga melakukan pelanggaran hukum.

"Presiden itu kepala negara & kepala pemerintahan. Kalau dia langgar hukum sudah ada aturannya di UUD45, yaitu diproses di DPR, ke MK&MPR, bukan ke POLRI via peradilan biasa," tegas Prof Jimly.

Seperti diketahui, sebelumnya Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, Bareskrim bukan menolak laporan. Namun, laporan yang disampaikan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena dinilai tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

"Jadi, sebenarnya bukan menolak laporan tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa itu," kata Rusdi, Sabtu (27/2).

"Sehingga, tidak dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi (menerbitkan nomor LP)," pungkasnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...