Jiwasraya Mau Jual Citos, Arya: Kalau Aset BUMN Harus Persetujuan DPR
Foto: Editor.id

Jiwasraya Mau Jual Citos, Arya: Kalau Aset BUMN Harus Persetujuan DPR

Selasa, 10 Mar 2020 | 14:05 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Polemik panjang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hingga kini masih belum menemukan titik terang. Parlemen Senayan pun dinilai patut terlibat sebagai bentuk legislasi penyelesaian masalah pelik Jiwasraya ini.

Rapat Panitia Kerja (Panja) gabungan komisi DPR pun akan menentukan nasib Jiwasraya yang kini di ujung tanduk. DPR mengagendakan rapat Panja tersebut akhir Maret 2020, termasuk soal pembayaran klaim polis yang akan diambil dari penjualan aset Jiwasraya yakni Cilandak Town Square (Citos).

Melansir Kontan, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menyatakan, penjualan aset itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

"Kalau aset BUMN kan harus persetujuan DPR, di situ Panja juga masuk semua,” ujar Arya, Senin (9/3).

Arya menekankan, bila Panja DPR memberikan lampu hijau, proses pembayaran dana nasabah dapat dilakukan. Ia menyebut, tidak membutuhkan waktu lama, paling hanya beberapa hari setelah keputusan tersebut diambil.

Kenapa harus lewat panja? Karena menurut Arya, itu kesepakatan dari pemerintah bersama DPR.

"Itu mengikat secara politik, semua tahapan tahapan. Karena tidak lepas dari DPR semua yang akan dilakukan di Jiwasraya," jelas Arya.

Arya menilai DPR tidak akan menolak mentah-mentah skema yang sudah diajukan oleh Kementerian BUMN dan manajemen Jiwasraya. Lantaran hingga saat ini penggodokan skema penyelamatan Jiwasraya cukup baik.

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno menyebutkan, akan membahas secara khusus soal rencana pemerintah soal penyelamatan dari Jiwasraya ini. Banyak pertimbangan harus diambil dalam proses penyelamatan.

Negara rugi Rp16,81 triliun

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akhirnya mengeluarkan hitungan atas potensi kerugian negara atas skandal investasi di Asuransi Jiwasraya. Nilainya cukup fantastis, mencapai Rp16,81 triliun.

Ketua BPK, Firman Sampurna menjelaskan, BPK menggunakan metode total loss dalam dalam perhitungan kerugian yang ditanggung pemerintah.

Selain menghitung kerugian yang didapat pemerintah, BPK juga menilai saham-saham yang dibeli Jiwasraya dilakukan secara tidak wajar dan melawan hukum dianggap berdampak.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...