Jokowi Akan Cabut Beberapa Aturan Tentang Migas

Jokowi Akan Cabut Beberapa Aturan Tentang Migas

WinNetNews.com - Investasi sektor hulu minyak dan gas (migas) saat ini kurang menarik di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi dan anjloknya harga minyak dunia.

Untuk mendorong investasi di sektor ini bergairah, Presiden Jokowi berencana mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan pajak penghasilan di bidang usaha hulu migas. Selama investor hulu migas harus kena Pajak Penghasilan (PPh) meski belum dapat hasil dari proses eksploitasi migas.

"Dunia migas kita dianggap kurang menarik di tengah kondisi ekonomi saat ini. Untuk menarik investor dan mengairahkan sektor ini, Tim Komite Eksplorasi Nasional (KEN) memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya mencabut PP 79. PP ini akan dicabut. Presiden Jokowi menyebut regulasi kalau perlu di revolusi," kata Menteri ESDM Sudirman Said, dalam jumpa persnya, di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Kuningan, Jakarta, Senin (19/10/2015).

Sudirman mengatakan, tentunya bila aturan tersebut dicabut, akan memberikan konsekuensi bagi negara, yakni berkurangnya pendapatan negara.

"Tugas saya bicara dengan kementerian terkait. Konsekuensinya kita bersedia kehilangan pendapatan, tapi ini jangka pendek tapi dampaknya baru akan terasa nanti. Itu policy choice, berkorban jangka pendek supaya jangka panjang bisa diperoleh. Kita merumuskan mengorbankan pendapatan negara. Jangan khawatir dalam jangka pendek penerimaan negara di migas akan turun," jelasnya.

 

Ketua KEN, Andang Bachtiar mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan 5 rekomendasi, salah satunya pencabutan PP 79 tersebut.

"Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2010 menjadi sebuah momok investasi eksplorasi migas di Indonesia. PP ini bersifat kontroproduktif terhadap kegiatan eksplorasi yang ingin ditingkatkan secara signifikan oleh pemerintah," ungkapnya ditempat yang sama.

Ia menambahkan, PP ini juga membatasi ruang bagi Pemerintah untuk membuat Kontrak dengan menggunakan Blok Basis yang mana akan menunjang terjadinya kegiatan eksplorasi secara masif di Indonesia. Lebih jauh lagi, apa yang diatur di dalam PP No. 79 tahun 2010 ini sebenarnya sudah diatur di bawah kewenangan SKKMigas yang tertuang di dalam PTK (Pedoman Tata Kerja).

"PP 79 tahun 2010 juga menghilangkan prinsip assume and discharge yang merupakan ciri khas dari sistem PSC dan menjadi daya tarik bagi investor. Dengan adanya PP No.79 tahun 2010 ini terbuka kemungkinan bahwa Pemerintah digugat di Arbitrase Internasional a.l. berdasarkan pelanggaran Bilateral Investment Treaty, karena sebagaian ketentuan dan penerapan PP 79 tahun 2010 bertentangan dengan kontrak PSC (bagi hasil migas)," tutup Andang.

Baca juga: Setahun Jokowi-JK; Subsidi BBM Dihapus dan Petral Ditutup