Jokowi Akan Menemui Buruh Migran Saat di Hongkong
ilustrasi

Jokowi Akan Menemui Buruh Migran Saat di Hongkong

Minggu, 30 Apr 2017 | 18:52 | Rusmanto

WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menemui ribuan buruh migran Indonesia di Hong Kong pada Minggu (30/4/2017).

Ada sejumlah tuntutan buruh migran yang tergabung dalam Jaringan Buruh Migran (JBM) kepada pemerintah, salah satunya revisi Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 guna melindungi hak-hak Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Pertemuan Jokowi dan buruh migran Indonesia di Hong Kong selang sehari menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada Senin 1 Mei 2017.

Menindaklanjuti agenda pertemuan tersebut, JBM yang merupakan koalisi 28 organisasi di Indonesia dan di luar negeri, angkat bicara mengenai kondisi buruh migran Indonesia di Hong Kong.

Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Hariyanto mengungkapkan data kasus yang dialami buruh migran Indonesia mencapai 1.501 pengaduan selama dua tahun terakhir (2015-2017). Khusus di Hong Kong, ada 215 kasus.

"Sebesar 93 persen dari 215 kasus itu adalah kasus pelanggaran perjanjian penempatan yang menyebabkan pekerja migran mengalami pembebanan biaya mahal atau overcharging," kata dia saat Konferensi Pers di kantor LBH Jakarta, Minggu (30/4/2017).

Di Hong Kong, lanjut Hariyanto, pelayanan tata kelola migrasi pekerja migran yang dilakukan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong masih belum maksimal.

Sementara itu, Direktur Advokasi Migrant Institute Nursalim menambahkan, berbagai persoalan menyangkut buruh migran di Hong Kong hingga kini belum terselesaikan. Contohnya pelayanan KJRI kurang maksimal, overcharging, kebebasan beragama, narkotika, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak sampai dengan jual beli pekerjaan.

"Pekerja migran perempuan posisinya paling rentan, karena kondisi pekerjaannya jam kerja berlebih, kekerasan fisik dan psikis, dipindahkerjakan, pelecehan seksual, sampai tak dibayar gajinya," keluh Nursalim.

Dari datanya, pengaduan terbanyak datang dari buruh migran di Hong Kong. Sepanjang 2016, Nursalim mengaku, sudah menerima pengaduan sebanyak 22 kasus. Totalnya mencapai 211 kasus dalam kurun waktu 2011-2016. "Kasus paling besar gaji tidak dibayar, PHK sepihak, dan overcharging," terang dia.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...