Presiden dan Menkominfo Divonis Bersalah Atas Pemblokiran Internet di Papua
ilustrasi

Presiden dan Menkominfo Divonis Bersalah Atas Pemblokiran Internet di Papua

Rabu, 3 Jun 2020 | 18:04 | Anggara Putra Utama

Winnetnews.com -  Majelis hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta memutuskan Presiden Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informatika bersalah atas pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. 

"Mengabulkan gugatan para Penggugat. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintah yang dinyatakan oleh Tergugat I dan II... adalah perbuatan melanggar hukum," ujar Hakim Ketua Nelvy di PTUN Jakarta, hari ini, Rabu (3/6/2020).

Diketahui, dalam perkara tersebut pihak tergugat 1 adalah adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Republik Indonesia.

Majelis hakim memutuskan menghukum tergugat 1 dan 2 membayar biaya perkara sebesar Rp 457.000.

Menurut majelis hakim, Internet adalah netral, bisa digunakan untuk hal yang positif atau pun negatif. Namun, jika ada konten yang melanggar hukum, maka yang harusnya dibatasi adalah konten tersebut. 

Pemblokiran internet yang dilakukan pemerintah berawal pada Agustus 2019 lalu terkait dengan kerusuhan yang terjadi karena aksi demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Setelah pemblokiran itu, gabungan organisasi yakni AJI, YLBHI, LBH Pers, ICJR, Elsam dll menggugat pemerintah ke PTUN karena dinilai tidak mematuhi hukum dan melanggar asas pemerintahan yang baik. Tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

-------------------------

Catatan redaksi: Berita ini telah mengalami dua perubahan. Pertama, sebelumnya kami menulis Tergugat juga divonis meminta maaf ke masyarakat. Keterangan ini didapat dari situs resmi PTUN Jakarta. Kemudian didapat konfirmasi bahwa penasihat umum telah membatalkan permintaan tersebut dan hakim juga telah membenarkan tidak ada vonis demikian. Kedua, kami juga melakukan revisi dengan menghapus nama Jokowi dan Rudiantara untuk mempertegas bahwa pihak Tergugat ialah jabatan Presiden dan Menteri Komunikasi dan Informatika dan bukan individu tertentu

 

 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...