Jokowi Diminta Tegas Untuk Menolak Revisi UU KPK

Rusmanto
Rusmanto

Jokowi Diminta Tegas Untuk Menolak Revisi UU KPK

WinNetNews.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) meminta Presiden Joko Widodo tak mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) terkait rencana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang tengah bergulir di DPR.

Miko Ginting, peneliti PSHK mengatakan secara hukum, Presiden dapat menolak pelemahan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi dengan tidak menerbitkan Surat Presiden (Surpres). Keberadaan Surpres merupakan syarat dari kaidah prosedural sebelum pembahasan suatu RUU antara Presiden dengan DPR dimulai.

"Jika Surpres tidak dikeluarkan oleh Presiden, secara jelas berarti Presiden telah mengambil sikap tidak menyetujui RUU ini dan menolak meneruskannya ke tahap pembahasan," ujar Miko, Minggu (11/10/2015).

Miko mengatakan materi yang terdapat dalam RUU perubahan UU KPK kental dengan nuansa pelemahan dan bahkan dapat berujung pada pembubaran. Apabila RUU ini disahkan, KPK harus dibubarkan dalam waktu 12 tahun ke depan, dan beberapa pemangkasan kewenangan lainnya.

 

Lebih jauh ia mengatakan, revisi UU KPK kembali menjadi momen pembuktian sikap Presiden Joko Widodo. Setelah dalam beberapa kali upaya pelemahan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak menunjukkan sikap dan keberpihakan yang jelas.

Secara hukum, Presiden dapat menolak pelemahan terhadap KPK dan pemberantasan korupsi dengan tidak menerbitkan Surat Presiden (Surpres) untuk melakukan pembahasan revisi UU KPK.

Menurut Miko, berdasarkan pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Sedangkan pasal 49 dan Pasal 50 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan pembahasan suatu RUU dapat dilakukan ketika Presiden menerbitkan Surpres.

"Artinya, tanpa adanya Surpres, pembahasan terhadap revisi UU KPK tidak akan dapat dilaksanakan," ujarnya lagi.

Miko berharap, Jokowi bisa menyampaikan sikap tegas penolakan atas rencana revisi UU KPK itu dalam pertemuan antara Presiden dan Pimpinan DPR yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Tanpa keberpihakan yang tegas dari Presiden Jokowi, maka pemberantasan korupsi di Indonesia bisa semakin lemah dan perjuangan untuk mencapai Indonesia yang bebas korupsi akan semakin berat. 

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});