Jokowi Galau Lagi, Ini Penyebabnya

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Jokowi Galau Lagi, Ini Penyebabnya Jokowi galau perihal pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. (Foto: kompasiana)

Winnetnews.com - Kegalauan tengah melanda hati Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hingga kini belum bisa memastikan pemindahan ibu kota dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan. Jokowi sebelumnya sudah memastikan Pulau Kalimantan menjadi target utama lokasi ibu kota baru, namun belum pasti provinsi mana yang akan menjadi ibu kota setelah Jakarta.

"Banyak pilihan. Yang telah ditindaklanjuti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan UImum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), baik itu di Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), maupun Kalimantan Selatan (Kalsel), dan nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kami putuskan," ujar Jokowi usai rapat terbatas seperti dilansir Detik.com, Selasa (6/8/2019).

Dia meminta kepada Bappenas dan PUPR untuk terus mengkaji sejumlah aspek pemindahan ibu kota mengenai bencana alama, seperti banjir, gempa bumi, hingga daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrastruktur, serta kajian ekonominya.

"Demografi, sosial, politik, pertahanan, dan keamanannya juga perlu termasuk dalam aspek itu," lanjut Jokowi.

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, salah satu skema pendanaan pemindahan ibu kota negara berasal dari APBN. Alokasinya pun bukan dari penerimaan murni pajak melainkan berasal dari hasil kerja sama pengelolaan aset negara.

Bambang mengibaratkan kerja sama pengelolaan aset ini seperti halnya tukar guling. Dia mencontohkan, pemerintah bisa mendapatkan sumber penerimaan baru hingga Rp 150 triliun dari gedung alias aset negara yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka, Kuningan, Sudirman, Thamrin.

"Jadi ini sifatnya karena ada potensi penerimaan yang besar dari aset Jakarta, maka kita akan mengupayakan agar kerja sama pengelolaan aset di Jakarta bisa dipakai untuk membangun ibu kota baru," kata Bambang di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Tukar guling yang dimaksud, kata Bambang, pihak swasta bisa memanfaatkan aset negara tersebut. Pemanfaatannya berujung pada pemasukan berupa PNBP.

Bahkan, kata Bambang, pihak swasta pun bisa membeli aset negara berupa gedung dengan kompemsasi membangun beberapa fasilitas di lokasi ibu kota negara yang baru nantinya.

Selain APBN, Kepala Bappenas juga menuturkan, skema pembiayaan pembangunan ibu kota negara bisa dilakukan dengan kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) dan partisipasi swasta/BUMN.


 

 

Apa Reaksi Kamu?