Jokowi Kesal Banyak E-Tendering Mepet Waktu
Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11). [Foto: Kompas/MSN]

Jokowi Kesal Banyak E-Tendering Mepet Waktu

Rabu, 6 Nov 2019 | 14:10 | Khalied Malvino

Winnetnews.com - Sejumlah tender elektronik konstruksi tengah mengejar proyek jelang akhir tahun 2019. Melihat hal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal karena banyak kontraktor yang bekerja dengan sistem e-tendering ini dapat memengaruhi kualitas konstruksi yang buruk.

"Tinggal dua bulan dan masih urusi konstruksi, masih lelang konstruksi. Ini tidak bisa diteruskan. Kita ulang terus kesalahan seperti ini. Akhirnya apa? Kualitas jelek." ujar Jokowi dalam peresmian pembukaan rapat koordinasi pengadaan barang/jasa pemerintah di JCC, Rabu (6/11) seperti dikutip CNNIndonesia.com.

Jokowi mencontohkan SD ambruk karena pembangunan dikerjakan buru-buru dan waktu hujan.

"Karena kerja cepat-cepatan dan kerja pas basah, hujan. Gak mungkin lah, kita membuat konstruksi pekerjaannya pakai payung. Sudah bohong kayak gitu," tambah Jokowi.

Jokowi melihat hingga saat ini masih ada e-tendering yang masuk dengan nilai Rp31 triliun. Walau dia tahu ada e-tendering yang cepat dari tiga hari hingga 45 hari tetapi dia tidak mau melakukan hal ini terus menerus.

Jokowi menyindir fungsi e-procurement dan e-tendering yang sia-sia karena pola pikir penggunanya masih manual.

"Ini proses e-proc masih jalan, tapi bertahun-tahun mindset kita masih manual. Buat apa bangun sistem seperti itu kalau November kita masih e-tendering?" sindir Jokowi.

Dia pun menegaskan tahun depan sistem lelang elektronik harus berjalan dengan benar. Jokowi meminta Januari lelang sudah digelar sehingga waktu pembangunan cukup dan kualitas pun terjamin.

"Kontraktornya juga enak tidak dikejar-kejar kayak hantu," tukas Jokowi.

Jokowi mengungkap proses dan waktu memang menjadi tantangan pengadaan barang dan jasa. Namun, pengadaan barang tersebut harus dilakukan seawal mungkin, agar perputaran uang di daerah tetap berjalan. Jika tidak ada uang yang berputar maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut rendah.

"Itu rumus ekonomi, gak bisa dibantahkan. Kalau tidak ada pertumbuhan ekonomi, artinya rakyat kita menderita," papar Jokowi.

Jokowi menjelaskan sejak 15 tahun lalu proses pengadaan sudah memiliki e-procurement, e-tendering dan e-purchasing tetapi praktiknya masih dengan pola pikir lama,

"Saya ingatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu. Keterlambatan sedikit saja dapat mempengaruhi APBN dan APBD, terutama sekali lagi, belanja infrastruktur yang sensitif terhadap waktu," pungkas Jokowi.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...