Jokowi Mempersilahkan Hak Angket DPR Untuk Papa Minta Saham

Jokowi Mempersilahkan Hak Angket DPR Untuk Papa Minta Saham

WinNetNews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak angket mengenai perpanjangan kontrak karya (KK) PT Freeport Indonesia (FI).

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, pengajuan hak angket, pembentukan panitia khusus (pansus), dan Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR adalah urusan parlemen. Pemerintah tidak bisa mencampuri ranah tersebut.

Seperti dilansir BeritaSatu, “Urusan angket, urusan pansus, dan urusan MKD itu sebenarnya urusan parlemen. Harapannya, sebenarnya hanya supaya proses itu berjalan baik. Saya meyakini apapun harapan publik yang begitu besar, mudah-mudahan terjawab dengan baik oleh teman-teman di MKD,” kata Pramono di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12).

 

Dia mengatakan publik sangat mengharapkan MKD dapat menyelesaikan sebaik-baiknya skandal pencatutan nama presiden dan wapres atau dikenal "Papa Minta Saham", yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, dan pengusaha kakap M Riza Chalid.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap pemeriksaan yang kini dilakukan MKD tidak akan mengecewakan rakyat. “Jangan sampai harapan publik yang besar itu menurun, karena prosesnya benar-benar dipantau oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Pramono.

Menurut Pramono, dalam kasus Freeport baik Presiden Jokowi maupun Wapres Jusuf Kalla (JK) sama sekali tidak memiliki beban apa pun. Presiden dan wapres berharap, proses di MKD demi kepentingan bangsa. “Presiden tidak punya beban sama sekali dalam persoalan Freeport sehingga dengan demikian kalau harus melakukan pembahasan, perpanjangan, dan sebagainya yang diutamakan oleh presiden adalah untuk kepentingan bangsa,” kata Pramono.