Jokowi Perintahkan Anggaran Harus Tepat Sasaran

Jokowi Perintahkan Anggaran Harus Tepat Sasaran

Jumat, 12 Feb 2016 | 19:55 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Seluruh menteri Kabinet Kerja diharapkan dapat bertanggung jawab mengendalikan anggaran kementerian masing-masing. Anggaran juga harus ditujukan demi pembangunan dengan program kerja yang jelas.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pengantar sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (10/2).

"Jangan paksakan ada agenda yang belum tentu perlu. Di semua kementerian saya lihat seperti itu. Jangan bagi rata, itu enggak jelas, fokus entah ke mana. Mestinya money follow (the) program. Inilah yang saya rasa perlu disiapkan," kata Jokowi.

Dia menyatakan, menteri jangan sampai mempercayakan anggaran pada direktur jenderal (dirjen) di kementerian.

"Jadi dipegang penuh oleh menteri. Bawahan hanya memberikan rincian kebijakan, policy anggaran yang dipegang menteri," ujarnya.

 

"Saya ingatkan jangan money follow function lagi. Contoh di Kemen PU, ada anggaran Rp 100 triliun, ada 11 dirjen, tiap dirjen diberi jatah. Di bawah dirjen ada direktur, dibagi ke direktur, lalu ke Kasubdit, ke kepala seksi. Ini yang menyebabkan anggaran hilang tak berbekas. Organisasi itu perlu, tapi kita kan punya prioritas. Misal di tingkat seksi jalan, enggak butuh anggaran ya jangan diberi."

Sidang Kabinet Paripurna mengangkat sejumlah topik. Pertama, penetapan tema, arahan kebijakan dan prioritas pembangunan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) 2017. Kedua, percepatan integrasi RPJMN 2015 - 2019 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Ketiga, Daftar Negatif Investasi (DNI).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil menyatakan RKP 2017 yang sedang disusun menitikberatkan pembiayaan pada program yang berorientasi hasil dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.

Diungkapkan, selama ini program kementerian cenderung money follows function. Seluruh anggaran dibagikan kepada seluruh unit namun manfaatnya sangat tipis atau kurang terasa bagi masyarakat.

"Jadi sebelum program diusulkan, Kemeneterian harus menjawab sejumlah pertanyaan, apakah perlu? Mengapa perlu? Jadi Bappenas tahu justifikasinya untuk apa dan manfaatnya sejauh mana untuk mendukung pembangunan nasional," kata Sofyan usai sidang kabinet.

Dia menambahkan, tema RKP 2017 yaitu "Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah".

(seperti dilansir dari Berita Satu)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...