Jokowi Resmi Tambah Dana Rp 405,1 triliun untuk Penanganan Corona
Foto: The Jakarta Post

Jokowi Resmi Tambah Dana Rp 405,1 triliun untuk Penanganan Corona

Selasa, 31 Mar 2020 | 19:01 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menambah alokasi belanja dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp 405,1 triliun untuk penanganan virus corona (Covid-19). Alokasi belanja APBN 2020 yang sebelumnya ditetapkan adalah sebesar Rp2.540,4 triliun.

Alokasi dana untuk penanganan Covid-19 tersebut diterbitkan dalam Perppu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

"Terkait penanganan Covid-19 dan dampak ekonomi keuangan, saya menginstruksikan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan covid-19 adalah sebesar Rp405,1 triliun," ujar Jokowi dikutip dari CNNIndonesia.com.

Ia juga memberikan rincian, sebagian besar anggaran atau sekitar Rp150 triliun dialokasikan untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi.

Kemudian, sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter.

Selanjutnya, dana sebesar Rp110 triliun untuk jaring pengaman sosial (Social Safety Net) yang mencakup penambahan anggaran kartu sembako, kartu prakerja, dan subsidi listrik. Terakhir, Rp70,1 Triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus KUR

Konsekuensi, defisit APBN 2020 diperkirakan mencapai 5,07 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau melampaui batas ketentuan Undang-undang Keuangan Negara yang dipatok 3 persen dari PDB.

Pemerintah juga tekah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perppu) sebagai payung hukum relaksasi defisit tersebut. Meski begitu, relaksasi defisit hanya untuk tiga tahun, yaitu 2020, 2021, dan 2022. Pada 2023, pemerintah akan kembali pada disiplin fiskal batas maksimal defisit 3 persen dari PDB.

Jokowi juga menganggap menilai pandemi Covid-19 bukan hanya berdampak pada masalah kesehatan namun juga menjadi masalah pada aspek sosial dan ekonomi. Terkait itu, pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif dalam mengontrol stabilitas keuangan negara.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...