Jurnalis Perancis Diusir Dari Cina

Jurnalis Perancis Diusir Dari Cina

WinNetNews.com - China akan mengusir paksa seorang jurnalis asal Perancis yang mengkritik kebijakan Beijing soal minoritas Muslim Uighur.

Ursula Gauthier bekerja untuk majalah berita Perancis sebagai koresponden Beijing. Visa jurnalisnya di China akan berakhir pada 31 Desember mendatang, dan Beijing telah menolak untuk memperpanjang visa tersebut. Alasannya, karena laporan yang ditulis Gauthier mendukung tindak kekerasan oleh Uighur yang dianggap China sebagai aktivitas teroris.

Laporan yang dipublikasikan pada 18 November itu mengisyaratkan bahwa China menggunakan serangan Paris untuk membenarkan tindakan keras bagi warga Uighur di wilayah Xinjiang.

 

Ratusan orang telah terbunuh dalam kekerasan beberapa waktu belakangan di Xinjiang. Warga Uighur menyalahkan tindakan represif dari pemerintah China, sedang China membantah pelanggaran hak asasi manusia yang kerap dituding oleh banyak kelompok kemanusiaan. China mengklaim mereka menghadapi gerakan Islam radikal dan separatisme di wilayah itu.

L’Obs sendiri mengatakan Gauthier merupakan korban dari kontrol media yang ketat di China. Ia bahkan menerima ancaman mati setelah artikelnya dipublikasikan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lu Kang, mengatakan bahwa artikel Gauthier itu "secara terbuka mendukung aktivitas teroris, pembunuhan orang tak berdosa dan telah membuat marah publik China."

Komentar Lu muncul dalam format tanya-jawab yang dipublikasikan di situs kementerian luar negeri Sabtu lalu.

L’Obs menulis dalam tajuk rencananya bahwa penolakan China untuk memperpanjang visa Gauthier merepresentasikan insiden besar di masa penguatan hubungan Perancis dan China di bidang ekonomi, budaya dan diplomatik.

Ini bukan pertama kali Gauthier mendapat masalah terkait laporannya tentang China.

CNN melansir, awal bulan ini, Hua Ching, juru bicara kementerian luar negeri China, menyatakan frustrasi soal laporan Gauthier terkait kebijakan kontraterorisme China.

"Kami tak bisa mengerti mengapa kebijakan kontraterorisme negara lain disebut sah, namun aktivitas kontraterorisme China disebut penindasan etnis," ujar Hua. "Ini logika yang absurd. Ini adalah prasangka politik dan standar ganda. Saya pikir penting untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dan memperbaikinya."

(seperti dilansir Berita Satu)