Kalla Enggan Resmikan IDF-MUI

Kalla Enggan Resmikan IDF-MUI

Jumat, 5 Agt 2016 | 09:49 | Rusmanto
WinNetNews.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Islamic Development Fund (IDF) atau Dana Pembangunan Umat MUI. IDF-MUI akan diresmikan saat perayaan ke 41 MUI dan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalla hadir dalam acara peringatan ulang tahun MUI ke 41 yang diadakan di Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis 4 Agustus 2016. Kalla memberikan pandangan dari pemerintah terkait rencana pendirian IDF-MUI ini.

"Pertama saya ingin memberikan pandangan dari pemerintah, bahwa organisasi majelis ulama harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan seperti itu, jangan kebetulan kita banyak yang berhasil dalam hal pendanaan perbankan, lebih banyak yang gagal," kata Kalla saat memberikan sambutan, Balai Kartini, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

Kalla mempertanyakan, siapa yang akan bertanggung jawab jika lembaga pendanaan ini tak berumur lama dan gagal. Kalla mengatakan, MUI seharusnya mendorong umat dan badan amil zakat nasional.

Ketua Dewan Masjid Indonesia ini juga mengingatkan, apa yang akan dilakukan jika ada negara Islam yang hendak menyodorkan proposal untuk pendanaan, seperti Yaman, Somalia, dan negara lain. Mereka yang mengajukan tentu akan berkecil hati jika pendanaan tak kunjung cair.

Kalla menjelaskan, tak ada sebuah usaha menghimpun dana tanpa sebuah risiko. MUI seharusnya bergerak di bidang sosial, tak perlu masuk ke usaha komersil.

"Karena itulah saya sampaikan di sini, saya minta maaf, saya tidak berhak meresmikannya," pungkas Kalla.

Usai memberikan kata sambutan, Kalla langsung menyalami deretan pejabat negara dan petinggi MUI yang hadir. Kalla pamit pulang. Orang nomor dua di republik berjalan ke arah rangkaian mobil Wakil Presiden didampingi pejabat yang hadir.

Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin mengaku tak terlalu paham keberadaan IDF. Kata dia, IDF serupa lembaga amil zakat yang telah ada.

Din mengaku, permasalahan ini sebaiknya ditanyakan kepada Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas. Dewan Pertimbangan, kata dia, tak memiliki wewenang untuk membahas ini.

Din mengatakan, fungsi IDF tak jauh beda dengan lembaga amil zakat lain. Karena lembaga amil zakat dimiliki beberapa ormas Islam di Indonesia.

"Karena MUI cukup relevan dan qualified untuk himpun zakat. Sebatas itu saja. Cuma apa yg dimaksud dengan IDF saya belum tahu? Karena Kalau development itu urusan negara. Pengembangan itu urusan negara," pungkas Din.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...