Kapolri Terbtikan Telegram: Larang Media Tampilkan Kekerasan Aparat
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Dok. Kemenpora)

Kapolri Terbtikan Telegram: Larang Media Tampilkan Kekerasan Aparat

Selasa, 6 Apr 2021 | 13:40 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -   Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerbitkan Surat Telegra (ST) yang berisi larangan media untuk menayangkan tindakan kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian.

Menurut Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono ST bernomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 itu diterbitkan bertujuan untuk meningkatkan kinerja Polri.

"Pertimbangannya agar kinerja Polri di kewilayahan semakin baik," ujar Rusdi saat dimintai konfirmasi, Selasa (6/3), dikutip dari detikcom.

Dalam ST yang ditandatangi Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dan ditujukan kepada para Kapolda serta Kabid Humas itu salah satu poinnya berisi larangan media menyiarkan  tindakan kepolisian yang arogan dan berbau kekerasan.

"Media dilarang menyiarkan upaya/tindakan kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis," demikian bunyi poin pertama ST itu.

Selain itu juga dilarang menyajikan rekaman proses interogasi kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana. Termasuk di dalamnya penayangan secara terperinci rekonstruksi yang digelar kepolisian, serta tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan.

"Tidak memberitakan secara terperinci reka ulang kejahatan meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang dan/atau fakta pengadilan," jelas telegram tersebut.

"Tidak menayangkan reka ulang pemerkosaan dan/atau kejahatan seksual," sambungnya.

Kemudian wajah dan identitas korban kejahatan seksual dan keluarganya serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya wajib disamarkan. Begitu juga dengan pelaku, korban, dan keluarga yang masih di bawah umur harus disamarkan.

"Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adegan dan/atau reka ulang bunuh diri serta menyampaikan identitas pelaku," bunyi poin lainnya.

"Tidak menayangkan adegan tawuran atau perkelahian secara detail dan berulang-ulang," bunyi poin kesembilan.

"Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci tentang cara membuat dan mengaktifkan bahan peledak," bunyi telegram itu.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...