Karhutla Nihil Penegakan Hukum, KontraS: Adukan ke PBB
Foto: CNN Indonesia

Karhutla Nihil Penegakan Hukum, KontraS: Adukan ke PBB

Selasa, 17 Sep 2019 | 09:40 | Sofia Citradewi

Winnetnews.com - Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai saat ini masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Nihilnya penegakan hukum membuat Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani menilai kasus ini sudah tergolong dalam kejahatan lingkungan.

"Kita bisa melihat beberapa elemen yang terpenuhi tadi soal bagaimana peristiwa ini terjadi sejak lama gitu ya sampai dengan saat ini masih terus terjadi," kata Yati di kantor Seknas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jakarta Selatan, Senin (16/9) seperti dilansir CNN Indonesia (17/6).

Menurut Yati, jika pemerintah tidak segera lakukan penegakan hukum, maka masyarakat sipil berhak melakukan pelaporan ke Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang mengurus isu Bisnis dan HAM.

"Sangat mungkin kita juga mendorong agar komunitas internasional seperti komite Bisnis dan HAM di bawah PBB. Kita bisa saja memberikan pelaporan ke sana untuk mereka me-review, untuk mereka melihat sejauh mana sebaiknya Indonesia telah mematuhi konsep-konsep bisnis yang harus memperhatikan parameter hak asasi manusia," terangnya.

Melihat karhutla yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, memang karhutla ini selalu menjadi permasalahan yang terus berulang. Oleh karenanya, penegakan hukum harus benar-benar dijalankan. Yati mengatakan, seluruh mekanisme penegakan hukum itu mesti dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan peringatan kepada pemerintah agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Yati menilai, selama ini pemerintah tidak pernah berhasil menjerat dan menghukum pihak yang bertanggung jawab. Negara masih menawarkan impunitas (kebal hukum) kepada sejumlah pihak. Maka Komnas HAM harus berperan untuk melakukan penyelidikan dugaan kejahatan lingkungan.

 

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...