(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Karyawan BUMN Dilarang Terlibat Politik Pilkada

Rusmanto
Rusmanto

Karyawan BUMN Dilarang Terlibat Politik Pilkada
WinNetNews.com - Menteri BUMN Rini Soemarno melarang direksi, komisaris, pengawas atau karyawan BUMN terlibat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan diselenggarakan pada Desember 2015.

Selain itu, Rini juga meminta tidak digunakannya anggaran dan fasilitas seperti kendaraan dinas, gedung, ruang aula, lapangan atau fasilitas lain yang dimiliki oleh BUMN untuk kepentingan kampanye pilkada. Penggunaan fasilitas diperkenankan namun dengan cara sewa-menyewa dengan nilai yang wajar.

Apabila anggota direksi, komisaris, pengawas atau karyawan BUMN mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota maka harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau KPU Daerah.

Kebijakan soal pencalonan itu tidak hanya diterapkan untuk BUMN yang pada saat ini jumlahnya mencapai 119 perusahaan, melainkan juga anak-anak perusahaan BUMN yang jumlahnya diperkirakan mencapai 600 entitas.

“Pelanggaran terhadap surat edaran ini akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan kewenangan Menteri BUMN,” papar peraturan itu.

Selain itu, Rini juga mengeluarkan Surat Edaran No.SE-08/MBU/10/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Aset Pemerintah Dalam Pilkada yang ditujukan untuk para pejabat eselon I, II, III dan IV serta pejabat fungsional umum dan tertentu di lingkungan Kementerian BUMN.

disadur dari bisnis  

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});