Kasus dr. Fiera Lovita, SAFEnet Minta Pemerintah Indonesia Waspadai Persekusi The Ahok Effect
Regional Coordinator SAFEnet, Damar Juniarto/Foto: Kumparan.com

Kasus dr. Fiera Lovita, SAFEnet Minta Pemerintah Indonesia Waspadai Persekusi The Ahok Effect

Sabtu, 27 Mei 2017 | 14:50 | Zulkarnain Harahap

WinNetNews.com - Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENET) - jaringan relawan kebebasan ekspresi di Asia Tenggara - meminta pemerintah Indonesia mewaspadai aksi persekusi yang disebut Efek Ahok (The Ahok Effect). Tindakan persekusi ini sudah menyebar merata di seluruh Indonesia dan perlu menjadi perhatian serius karena tingkat ancamannya yang nyata.

“Persekusi atau tindakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga ini didasarkan atas upaya segelintir pihak untuk memburu dan menangkap seseorang yang diduga telah melakukan penghinaan terhadap ulama dan agama,” ungkap Regional Coordinator SAFEnet, Damar Juniarto, Sabtu (27/05/2017).

Latar belakang dari persekusi The Ahok Effect ini, tambah Damar, muncul sejak dipidanakannya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke pengadilan dengan pasal penodaan agama, muncul kenaikan drastis pelaporan menggunakan pasal 28 ayat 2 UU ITE.

“Lalu setelah Ahok divonis bersalah, muncul tindakan persekusi atau pemburuan atas akun-akun yang dianggap menghina agama atau ulama di media sosial,” tambahnya.

Persekusi itu, dikutip dari keterangan resmi, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Lewat Facebook Page, admin mentrackdown orang-orang yang menghina ulama atau agama.

2. Menginstruksikan massa untuk memburu target yang sudah dibuka identitas, foto, alamat kantor atau rumah.

3. Aksi gruduk ke kantor atau rumahnya oleh massa.

4. Dibawa ke polisi dikenakan pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 156a KUHP

Indonesia, lanjut Damar, adalah negara hukum maka seharusnya persekusi ini tidak dilakukan karena bila mengacu pada proses hukum yang benar (process due of law) apabila menemukan posting menodai agama atau ulama:

“Pertama melakukan somasi, melakukan mediasi secara damai, bukan digruduk massal. Bila mediasi tidak berhasil, barulah melaporkan ke polisi. Mengawasi jalannya pengadilan agar adil,” lanjut Damar.

SAFEnet mengkhawatirkan bila aksi persekusi ini dibiarkan terus-menerus maka akan menjadi ancaman serius pada demokrasi.

“Dikhawatirkan proses penegakan hukum berdasarkan tekanan massa (mobokrasi). Tidak ada kepatuhan hukum padahal Indonesia adalah negara hukum. Tidak terlindunginya warga negara karena absennya asas praduga tak bersalah. Terancamnya nyawa target karena tindakan teror. Bila dibiarkan akan mengancam kebebasan berpendapat secara umum,” katanya.

Oleh karena itu, SAFEnet mendesak Pemerintah Indonesia agar memperhatikan juga masalah ini.

“Kapolri untuk melakukan penegakan hukum yang serius pada tindakan persekusi atau pemburuan sewenang-wenang yang dilakukan segelintir pihak ini. Menkominfo untuk melakukan upaya yang dianggap perlu untuk meredam persekusi memanfaatkan media sosial ini karena melanggar hak privasi dan mengancam kebebasan berekspresi. Pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan kepada orang-orang yang menjadi target dari persekusi ini karena setiap orang harus dijamin untuk dilindungi dengan asas praduga tak bersalah dan terhindar dari ancaman yang membahayakan jiwanya,” tutupnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...