Kasus Investasi Depo BBM, Libatkan Arbitrase Internasional, Perburuk Citra Indonesia

Zulkarnain Harahap
Zulkarnain Harahap

Kasus Investasi Depo BBM, Libatkan Arbitrase Internasional, Perburuk Citra Indonesia Foto: Zool WNN

WinNetNews.com - Polemik investasi Sinopec Holdings, raksasa minyak asal China, di Westpoint Maritime Park di pulau Janda Berhias Batam mengundang keprihatinan para pelaku bisnis di Batam. Kasus ini bisa menjadi citraburuk bagi dunia investasi nasional. West Point Terminal (WPT) merupakan perusahaan patungan antara Sinomart KTS Development Ltd., anak perusahaan Sinopec Group dengan kepemilikan 95% saham dan partner lokal PT Mas Capital Trust (MCT) yang memiliki 5% saham. Lewat WPT, Sinopec Group ingin membangun depo BBM di Batam dengan nilai investasi sebesar US$850 juta. Tapi sejak peletakan batu pertama 10 Oktober 2012, proyek itu tidak berjalan sesuai kesepakatan. Awal Maret lalu, Mas Capital Trust mengajukan gugatan arbitrase.

“Tidak semua investor asing itu baik. Karena itu jangan hanya dilihat dari rencana investasinya yang besar, Yang paling penting adalah komitmen mereka untuk menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama. Investasi pengusaha nasional harus dilindungi juga,” kata Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima WinNetNews.com, Rabu (22/3/2017).

Selain kasus dugaan pidana yang melibatkan pejabat Sinomart, terhentinya proyek depo minyak di Batam ini juga disebabkan adanya pelanggaran perjanjian pemegang saham oleh Sinomart. Kuasa hukum MCT Defrzal Djamaris mengungkapkan, berdasarkan perjanjian pemegang saham, penunjukan kontraktor depo minyak di Batam harus melalui tender international dan hukum Indonesia.

Secara sepihak Sinomart berupaya menunjuk langsung anak usaha Sinopec Group sebagai general contractor. Hal itu diketahui dari adanya dokumen keterbukaan informasi (disclosure information) yang disampaikan Sinopec Kantons Holding Limited, pemegang saham Sinomart, kepada Hong Kong Stock Exchange pada 18 November 2013.

Dalam informasi yang disebut sebagai “Batam Construction Project Framework Master Agreement” itu, Sinomart berhak menunjuk langsung Sinopec Engineering Group sebagai general contractor depo minyak di Batam senilai US$738 juta.

Nilai kontrak itu, jauh di atas budgetary prices yang pernah diajukan oleh 13 kontraktor internasional dari enam negara yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, Korea dan Belanda hanya US$582 juta.

Kuasa hukum MCT, Defrizal Djamaris menyatakan, terkait sengketa yang terjadi di WPT, PT MCT sebagai pengusaha lokal tengah mengajukan gugatan kepada Sinomart di badan arbitrase internasional. Langkah ini ditempuh untuk mendapatkan kepastian hukum atas banyaknya pelanggaran perjanjian yang dilakukan Sinomart.

Sementara itu, kuasa hukum PT Batam Sentralindo (PBS), Julius Singara, sebagai pengembang dan pengelola West Point Maritime Park memastikan bahwa perusahaan sudah melunasi kewajiban dan telah membangun kawasan industri dari semula hanya pulau seluas 22 hektar menjadi 130 hektar lahan siap pakai berstandar international.

Dia juga menjelaskan bahwa perjanjian sewa lahan seluas 75 hektare di Westpoint Maritime Park oleh PT West Point Terminal telah sesuai ketentuan hukum dan berdasarkan kesepakatan B to B. Masa sewa lahan untuk 50 tahun adalah permintaan dari pihak Sinomart. Jangka waktu HGB yang ditetapkan adalah 30 tahun dan PBS berkewajiban mengurus perpanjangan HGB untuk jangka waktu 20 tahun dengan mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku.

Apa Reaksi Kamu?