Kasus Pembakaran Hutan: Pantaskah Pemerintah Kalah di Pengadilan?

Kasus Pembakaran Hutan: Pantaskah Pemerintah Kalah di Pengadilan?

WinNetNews.com - Gugatan pemerintah terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH) terkait kasus pembakaran hutan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, ditolak oleh Pengadilan Negeri Palembang (PN). Publik banyak bertanya-tanya mengapa pemerintah bisa kalah dalam putusan hakim tersebut.

Baca juga artikel: Gugatan Pemerintah Rp 7,9 T Terhadap PT BMH Ditolak

Tak sedikit yang mengkritisi putusan Pengadilan itu. Director of Communication & Advocacy - WWF Indonesia, Nyoman Iswarayoga menyebut, ada beberapa pertimbangan yang menurut logika publik tidak bisa diterima.

Dihimpun dari situs Detik, Pemerintah diketahui menuntut perdata PT BMH, yang juga anak perusahaan Sinar Mas untu membayar ganti rugi sebesar Rp 7,9 triliun. Namun gugatan itu dimentahkan hakim. Banding kemudian dilakukan pemerintah. Pertimbangan majelis yakni, kebakaran tersebut tidak menyebabkan kerusakan lingkungan, sebab masih bisa ditanami kembali.

"Seperti yang ramai di publik, kalau ada pertimbangan majelis kalau kebakaran yang terjadi bukan kerusakan lingkungan karena bisa ditanami kembali. Sebenarnya ini kan tidak sesederhana itu, ada aspek teknis misalnya diteliti sampel tanahnya kerusakan kimia apa yang terjadi di tanah," Kata Nyoman.

Menurut dia, bagaimanapun pemilik konsesi harus bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di lahannya. Contohnya, apabila ada semut masuk ke rumah tentu pemilik rumah akan berupaya mengusirnya. Nyoman Khawatir jika ini dibiarkan maka kejadian pembakaran hutan akan terulang lagi di tahun-tahun berikutnya.

Secara logika pemilik konsesi tidak bisa lepas tangan dari kebakaran, apalagi menyalahkan pihak ketiga. "Harus ada yang tanggung jawab atas lahannya," tutup dia.