Skip to main content

Kasus Pengadaan Tangki, Kejagung Tetapkan eks Dirut Dok Surabaya jadi Tersangka

Kasus Pengadaan Tangki, Kejagung Tetapkan eks Dirut Dok Surabaya jadi Tersangka
Kasus Pengadaan Tangki, Kejagung Tetapkan eks Dirut Dok Surabaya jadi Tersangka

WinNetNews.com - Kejaksaan Agung mengusut kasus pengadaan tangki pendam fiktif di Jambi yang dilakukan oleh PT Dok dan Perkapalan Surabaya. Dari hasil penyidikan Kejagung menetapkan eks Dirut PT Dok dan Perkapalan Surabaya berinisial MFA jadi tersangka.

"Nama tersangka MFA sebagai mantan Dirut Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Warih Sadono dalam keterangannya, Kamis (12/10/2017).

"Tersangka dikenakan pasal 2 ayat 1 atau 3 UU Tipikor," imbuhnya.

Dalam kasus ini Kejagung menetapkan 4 orang tersangka dari PT Dok Perkapalan Indonesia (DPS). Selain MFA, yaitu mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha inisial MY, mantan Direktur Produkai inisial IWYD, dan mantan Direktur Keuangan NST.

Warih mengatakan kasus ini terjadi pada tahun anggaran 2010. Dalam proses pengadaan tangki pendam di Muara Sabak Jambi, ternyata proyek tersebut fiktif sedangkan uang telah dicairkan.

"Fiktif, seolah-olah ada pekerjaan dibikin kontrak, tapi tidak ada pekerjaan uangnya sudah dicairkan," kata Warih.

Kasus ini bermula pada Agustus 2010, PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan kontrak dengan PT Berdikari Petro untuk melakukan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi dengan nilai sebesar Rp. 179,92 miliar. Kemudian dalam pelaksanaannya PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan subkontrak kepada AE Marine, Pte. Ltd di Singapura. Akan tetapi dalam prosesnya dilakukan proses rekayasa.

"Selanjutnya merekayasa progress fisik (bobot fiktif) pembangunan tangki pendam di Muara Sabak Jambi. Kemudian PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan transfer sebesar USD 3,96 juta kepada AE Marine. Pte, Ltd. Namun, dalam pelaksanaannya tidak ada pekerjaan di lapangan atau di lokasi," ujarnya.

Selanjutnya uang sebesar USD 3,96 juta digunakan untuk membayar kekurangan pembuatan 2 (dua) kapal milik Pertamina kepada Zhang Hong, Pte. Ltd yang telah mempunyai anggaran tersendiri.

Akan tetapi, kontrak antara PT DPS dengan Zhang Hong. Pte, Ltd tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Atas dasar itu PT Dok dan Perkapalan Surabaya dirugikan. Kejagung menyebut kerugian dalam perkara ini hampir USD 4 juta.

"Sekitar USD 3 juta, hampir USD 4 juta," ujarnya.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top