Skip to main content

"Kasus TJ Karatan" Pengadilan Negeri Jak-Pus Kuatkan Keputusan BANI, Pemprov DKI Jakarta Wajib Bayar RP 130 Miliar

Kasus TJ Karatan Pengadilan Negeri Jak-Pus Kuatkan Keputusan BANI, Pemprov DKI Jakarta Wajib Bayar RP 130 Miliar
Kasus TJ Karatan Pengadilan Negeri Jak-Pus Kuatkan Keputusan BANI, Pemprov DKI Jakarta Wajib Bayar RP 130 Miliar

image0

Gambar ilustrasi Transjakarta (wingamers/skypercity)

Jakarta, wingamers - Tansjakarta adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan yang ada di DKI Jakarta. Meskipun pada saat ini upaya tersebut belum berjalan secara efektif, namun pemerintah terus melakukan upaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana moda transportasi masal ini.

Upaya pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana angkutan Transjakarta mengalami banyak kendala, salah satunya adalah kasus korupsi pengadaan Transjakarta yang menyeret beberapa nama yakni Kadishub DKI Udar Pristono pada wktu itu menjadi terdakwa korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) selain itu, Direktur Ifani Dewi juga dijadikan tersangka dalam kasus pengadaan bus TransJakarta ini.

Terkait hal kasus ini, pemprov DKI Jakarta tidak mau membayar dana pembelian 161 unit Transjakarta yang seharusnya dibayarkan ke PT Ifani Dewi, pemprov berdalil bahwa Transjakarta saat itu kondisinya sudah karatan. Kemudian pihak rekanan PT Ifani Dewi mengajukan gugatan ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) awal tahun 2015. Kemudian pada 28 April 2015 BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menyatakan bahwa Pemprov DKI wanprestasi dan harus membayar ke PT Ifani Dewi. akan tetapi Pemprov DKI Jakarta tetap tidak mau membayar karena jual beli ini dinilai sudah memasuki ranah pidana.

Terkait putusan itu kemudian Pemprov mengajukan upaya perlawanan pada Agustus 2015 ke Pengadialn Negeri Jakarta pusat. Namun upaya perlawanan sia-sia karena ditolak oleh majelis hakim. Dalam perkara ini Pemprov DKI mengajukan tiga perlawanan atas putusan BANI tekait pengadaan TransJakarta terhadap PT Ifani Dewi. Ketiga perlawanan tersebut didaftarkan dengan nomor pendaftaran 269, 272, dan 273 di PN Jakpus dan tiga perlawanan itu ditolak oleh majelis hakim yang sama.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menguatkan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terkait sengketa Pemprov DKI melawan PT Ifani Dewi dalam pengadaan bus TransJakarta merk Ankai pada tahun 2013. Putusan ini menegaskan Pemprov harus membayar Rp 130 miliar ke PT Ifani Dewi.

Dalam sidang tersebut majelis menolak upaya Pemprov karena bukti-bukti untuk membatalkan putusan BANI itu tidak kuat. Majelis menilai putusan BANI itu sudah tepat dan menyatakan Pemprov DKI melakukan "cedera janji" atau wanprestasi.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top