(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Keberadaan Becak di Jakarta Ditentang Beberapa Anggota DPRD

Rusmanto
Rusmanto

Keberadaan Becak di Jakarta Ditentang Beberapa Anggota DPRD ilustrasi

WinNetNews.com - Gubernur DKI Anies Baswedan berencana melegalkan becak secara terbatas di sejumlah tempat dengan mengajukan merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pengajuan perda tersebut mendapat penolakan dari beberapa anggota DPRD DKI.

Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi (Pras) mengaku tidak akan menyetujui pengajuan revisi perda tersebut. Pras mengatakan becak tidak lagi cocok untuk menjadi alat transportasi di Jakarta.

"Nggak bakalan ada becak di Jakarta. Nggak bakal terealisasi," kata Pras di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/10).

Pras menuturkan Jakarta seharusnya lebih memikirkan transportasi alternatif yang lebih modern dan manusiawi. Dia juga berpendapat pengawasan akan sulit dilakukan untuk membendung pengemudi becak baru.

"Nanti pengaturan dan pengawasannya bagaimana, ketika becak yang direncanakan seratus, tiba-tiba seribu. Kita tahu sendiri bahwa yang dari daerah-daerah tukang becak sudah mau datang ke Jakarta," terang Pras.

Senada dengan Pras, Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI, Veri Yonnefil, juga tidak setuju pengajuan revisi perda tersebut. Dia menilai pola pikir Gubernur DKI Anies Baswedan mundur ke 28 tahun lalu.

"Cara berpikir gubernur itu menurut saya mundur, mundur ke 28 tahun yang lalu. Jadi kayak jaman jahiliah lagi kita," ucap Veri saat diwawancara detikcom, Selasa (9/10).

Veri menuturkan becak akan menimbulkan kemacetan. Dia juga khawatir becak membuat jalan semakin tidak tertib.

"Sekarang becak, tanpa becak aja macetnya sudah minta ampun. Makanya cara berpikir gubernur mundur 28 tahun yang lalu. coba lihat Perdanya tuh," ujarnya.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus juga menolak pengajuan revisi perda tersebut. Bestari menyarankan seharusnya Pemprov DKI menyediakan tranportasi lain untuk di kampung, misalnya bajaj berbahan bakar gas agar warga lebih berdaya.

"Jangan lagi kemudian seakan-akan sekarang zaman saya, ya suka-suka saya, jangan begitu. Saya kira dicarikan alternatif. Belikan saja itu bajaj berbahan gas. Kalau mau maju kotanya bahagia rakyatnya harus seperti itu. Jangan nanti orang disuruh becak supaya hidup di Jakarta," kata Bestari, Kamis (11/10).

"Berpihak pada wong cilik itu bukan menyuruh mereka jadi tukang becak, naikkan taraf hidupnya," imbuh Bestari.

Anies Baswedan sendiri tak mempermasalahkan DPRD DKI yang akan menolak revisi Perda Becak. Anies juga telah mengajukan surat revisi perda tersebut ke DPRD.

"Nggak apa-apa, saya sudah kirimkan suratnya, kita tunggu jawabannya. Karena saya sudah kirim suratnya dan dikirim lama. Ini kan ramai karena ada paparan di Kampung Rawa di situ ada gambar becak baru ramai. Suratnya sudah saya kirim hampir dua bulan yang lalu," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (11/10).

Becak rencananya akan dilegalkan Anies secara terbatas di 16 titik yang ada di Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur. Pelegalan becak akan diatur dengan mendata pengemudi becak yang ada saat ini dan tidak akan memberi izin untuk pengemudi becak baru dari luar daerah. (detikcom)

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});