Keluhkan Beban Kerja Semakin Berat, Anggota DPR Minta Kenaikan Anggaran
Foto: Kompas.com

Keluhkan Beban Kerja Semakin Berat, Anggota DPR Minta Kenaikan Anggaran

Rabu, 19 Agt 2020 | 10:10 | Anggara Putera Utama

Winnetnews.com -  Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Achmad Dimyati Natakusumah meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menaikkan anggaran kerja DPR RI tahun depan menjadi Rp 7,5 triliun. Hal tersebut menurutnya lantaran Indonesia punya banyak persoalan dan untuk mengatasinya pemerintah perlu menambah anggaran kerja DPR.

Hal tersebut disampaikan Dimyati saat rapat DPR RI dan pemerintah hari ini yang dihadiri Sri Mulyani. Pembahasan dalam rapat tersebut adalah RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2019, bukan RUU APBN 2021.

"Kalau negaranya mau maju, Bu Menteri, legislatifnya harus kuat. DPR RI-nya harus kuat. DPR RI kuat itu tugas fungsinya automatically budgeting impact," kata Dimyati dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021, Selasa (18/8).

Ia juga mengingatkan bahwa dalam Rapat Paripurna Mei 2020 lalu, usulan kenaikan anggaran ini sudah disampaikan. Tapi pada rapat kali ini tidak ditindaklanjuti.

"Nah maka saya berharap, pada Rapur 5 Mei 2020 yang lalu telah menetapkan usulan RKA (Rancangan Kerja Anggaran) untuk DPR RI Bu Sri sebesar Rp 7,5 triliun. Tapi saya lihat dalam lampiran 1 RUU ini masih jauh, masih Rp 5,4 triliun," lanjut Dimyati.

Alasan kenaikkan anggaran ini menurut Dimyati tak lain karena tahun depan  kerja DPR akan lebih keras mengingat banyak hal yang harus dibereskan, termasuk menghadapi resesi ekonomi akibat virus corona. Kenaikan ini juga menurutnya agar DPR bisa lebih fokus mengawasi kerja kementerian dan lembaga pemerintah dan membuat produk undang-undang.

"Maka ini kalau masih di bawah (anggarannya) bagaimana kami bisa tingkatkan kinerja? Menuju parlemen yang modern, terhadap pemerintah dan Bu Sri yang berikan uang ke Lembaga dan Kementerian. Bagaimana kita lakukan pengawasannya secara ketat dan juga bagaimana kita buat perundang-undangan yang bagus dan kuat?" ujarnya.

Menurutnya  kenaikan anggaran ini bersifat wajib dikarenakan untuk memenuhi gaji dan tunjangan anggota dewan. Di dalam DPR, katanya, ada dua satuan kerja yaitu satuan kerja dewan dan satuan kerja sekretariat jenderal DPR RI.

"Jadi saya berharap mohon direalisasikan apa yang kami harapkan kebutuhan anggaran. Itu dia Bu Menteri yang baik hati. Mudah-mudahan sukses selalu, mohon dikawal pimpinan," ujarnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...