Kembali Tabrak Aturan, Anies Ingin Alihkan Rusunawa Jadi Milik Perorangan
Sumber foto : Istimewa

Kembali Tabrak Aturan, Anies Ingin Alihkan Rusunawa Jadi Milik Perorangan

Kamis, 12 Apr 2018 | 07:27 | Oky

Winnetnews.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan agar para penyewa di rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dalam jangka waktu tertentu bisa memiliki unit yang mereka sewa.

Sayangnya, hal itu terganjal aturan tentang rumah susun sebagai aset pemerintah daerah.

"Kami akan perhatikan, termasuk juga mengenai pentingnya memastikan bahwa semua warga Jakarta mendapatkan akses pada perumahan. Ini juga menjadi perhatian kami. Memang kami ingin menyiapkan agar semua punya kesempatan, bahkan mereka yang baru bisa menyewa, disiapkan skema agar suatu saat mereka bisa memiliki rumah yang mereka sewa," tutur Anies pada pidatonya di Rapat Paripurna di DPRD DKI Jakarta, Selasa (10/4) lalu.

Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, Agustino Darmawan mengaku dirinya belum mendapat penugasan soal keinginan Anies tersebut.

"Jadi maksudnya gini, siapa yang taat membayar 20 tahun, itu berhak mendapat jadi rusunami. Tapi saya kan belum dapat perintah dari Pak Gubernur," tutur Agustino di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/4).

Atas wacana itu, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem, Bestari Barus mewanti-wanti Anies perihal wacananya itu. Pasalnya, rusunawa dibangun menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), di atas tanah yang merupakan aset milik Pemprov DKI pula.

"Kalau terkait aset itu nggak bisa sembarangan jual. Harus melalui persetujuan dewan dan Kementerian Keuangan, nggak bisa begitu saja," tutur Bestari.

Skema mengalihkan rusunawa menjadi hak milik penghuninya, dikenal dengan istilah sewa-beli. Ayat (3) Pasal 45 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun menyebut sewa-beli hanya bisa diterapkan pada rumah susun negara.

Adapun definisi rumah susun negara dalam Pasal 1 yakni, "rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri."

Sedangkan rumah susun umum atau rumah susun yang dibangun khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah hanya bisa dimiliki atau disewa. Dan rumah susun khusus atau rumah susun yang diselenggaran untuk kebutuhan khusus, hanya bisa dipinjam-pakai atau sewa.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...