Kemenhub: Tak Ada Pelonggaran untuk Uber & Grab

Kemenhub: Tak Ada Pelonggaran untuk Uber & Grab

WinNetNews.com - Kementerian Perhubungan belum memberikan pelonggaran terhadap taksi online baik Uber Taksi maupun Grab Car. Semua moda transportasi harus mengikuti aturan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Hemi Pamuraharjo mengatakan, seluruh transportasi harus tunduk kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. "Yang pasti PM 32 ini masih berlaku dan belum ada pelonggaran (Uber&Grab Car)," kata Hemi di Kantornya, Jakarta, Senin (1/8/2016).

Hemi menjelaskan, peraturan yang harus diikuti oleg Grab dan Uber, di antaranya harus memiliki SIM umum, berbadan hukum atau bekerja sama dengan badan hukum, surat tanda nomor kendaraan (STNK) harus diubah dari atas nama pribadi menjadi atas nama perusahaan, serta mobil harus diuji KIR.

Dia bilang, apabila pada 1 Oktober tidak memenuhi persyaratan, maka perusahaan tersebut akan dibekukan. "Kita akan beri tiga kali peringatan, satu peringatan, satu bulan," kata Hemi.

Hemi menyebutkan, saat ini, berdasarkan data Direktur Jenderal Perhubungan Darat, dari 1.450 kendaraan Uber dan Grab yang diuji KIR, 1.200 di antaranya sudah lolos.

Sementara, Legal Manager Grab Indonesia Teddy Trianto Antono mengatakan, pihaknya telah dipanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk koordinasi. "Ya kita hanya koordinasi saja," kata Teddy.

Hanya saja, Teddy menolak memberikan keterangan lebih lanjut, mengenai isi pembicaraan dengan Menhub BKS, sapaan akrab Budi Karya Sumadi. "Kalau itu saya no comment, tanya dari pihak Kemenhub saja," katanya.