Kemenhub Tegaskan Tak Ada Rencana Pungut Pajak Sepeda
Pengguna sepda di masa pandemi Covid-19. (BeritaSatu.com)

Kemenhub Tegaskan Tak Ada Rencana Pungut Pajak Sepeda

Selasa, 30 Jun 2020 | 10:20 | Anggara Putra Utama

Winnetnews.com -   Selama masa pandemi virus corona (Covid-19) jumlah pesepeda meningkat drastis. Terkait itu, kemudian berhembus kabar pemerintah akan menarik pajak sepeda.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Aditia Irawati menegaskan pihaknya saat ini hanya sedang mempersiapkan regulasi yang mengatur keamanan dan keselamatan pengguna sepeda. Dia membantah bahwa dalam regulasi tersebut mengatur pajak untuk sepeda.

“Soal pajak sepeda tidak benar. Yang benar kami sedang siapkan regulasi. Ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” kata Adita, Senin, (29/6).

Adita menjelaskan, meningkatnya tren penggunaan sepeda di masyarakat selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka harus dibarengi dengan aturan yang menaungi. Regulasi atau aturan tersebut, akan menjadi pedoman bagi pesepeda, seperti penggunaan alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda, serta penggunaan alat keselamatan.

Selain itui menurut Adita, dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda dikategorikan sebagai kendaraan tidak bermotor. Oleh karenanya, pengaturan mengenai regulasinya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun daerah.

Adita menambahkan, Kemendikbud akan mendorong Pemda untuk mulai mengatur regulasi tentang pesepeda, termasuk menyediakan infrastruktur khusus.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda," ucapnya.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...