Keraguan Bawaslu Tangsel Gunakan Anggaran Pilkada Serentak 2020

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Keraguan Bawaslu Tangsel Gunakan Anggaran Pilkada Serentak 2020 Ketua Bawaslu Tangsel, Acep. [Foto: Tangerang Ekspress]

Winnetnews.com - Semakin dekatnya Pilkada Serentak 2020 membuat para penyelenggara Pemilu cepat bergegas melaksanakan kegiatan jelang kontestasi politik tersebut. Namun, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku cemas dalam menggunakan anggaran Pilkada lantaran ketidakpastian hukum pada kedudukannya.

Hal ini dapat memicu kinerja Bawaslu Tangsel yang setengah hati dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupksi) Pilkada Serentak 2020. Ketua Bawaslu Tangsel, Acep mengungkapkan jika pihaknya sudah mendapat izin untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Namun, Bawaslu Tangsel masih ragu untuk menggunakan anggaran tersebut.

“Aturannya belum jelas sampai hari ini,” kata Acep dilansir Medcom.id, Rabu (259).

Menurut Acep, pihaknya hanya akan menggunakan anggaran Pilkada yang bersumber dari hibah Pemerintah Kota Tangsel bila kedudukan Bawaslu kota/kabupaten telah jelas.

“Kami belum berani pakai anggaran karena rawan dan rentan melawan aturan," kata dia.

Disinggung mengenai pelaksanaan tahapan Pilkada yang akan dimulai Oktober 2019, Acep hanya berharap ada Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) terkait kewenangan Bawaslu pada Pilkada Serentak 2020.

“Tapi karena menunggu DPR RI sangat lama, kami yang di bawah tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu RI. (Kebijakan) Bawaslu RI akan kami ikuti nanti apa pun aturannya,” pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya mengusulkan agar dilakukan revisi Undang-undang Pilkada. Salah satunya perubahan nomenklatur kelembagaan Bawaslu.

Dalam Undang-undang Pilkada nama Bawaslu masih disebut sebagai Panwaslu yang sifatnya ad hoc. Berbeda dengan di Undang-undang Pemilu yang telah ditetapkan sebagai lembaga tetap.

Usulan perubahan nomenklatur dikhawatirkan menghambat kinerja Bawaslu kabupaten/kota. Sebabnya, Panwas hanya dibentuk berdasarkan kebutuhan penyelenggara pilkada sedangkan Bawaslu daerah berwenang memegang jabatan selama satu periode.

Apa Reaksi Kamu?