Kesalnya Menkeu Soal Potensi Gagal Bayar BPJS Kesehatan
Foto: Bisnis.com

Kesalnya Menkeu Soal Potensi Gagal Bayar BPJS Kesehatan

Rabu, 19 Feb 2020 | 14:30 | Khalied Malvino
Winnetnews.com - Persoalan finansial ditengarai menjadi polemik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang hingga kini terus diulas pemerintah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kembali mengungkapkan kekesalannya perihal tersebut.

Pasalnya, selama satu tahun terakhir BPJS Kesehatan masih berpotensi mengalami gagal bayar mencapai Rp15,1 triliun. Faktanya, pemerintah sudah menyuntik dana hingga Rp13,5 triliun guna menanggulangi potensi defisit yang diprediksi mencapai Rp32 triliun.

"Kami sudah transfer Rp13,5 triliun kepada BPJS Kesehatan sebelum akhir 2019 untuk mengurangi defisit yang estimasi Rp32 triliun. Tapi meski sudah diberikan Rp13,5 triliun, masih juga gagal bayar Rp15,5 triliun," ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2020) seperti dikutip CNBCIndonesia.com.

Ia menekankan, BPJS Kesehatan masih defisit untuk keuangan tahun 2019. Oleh karenanya, pada saat itu BPJS Kesehatan meminta Kemenkeu untuk membayarkan iuran PBI Pusat dan Pemda untuk dibayarkan di awal untuk menutupi kebolongan keuangannya.

"Makanya BPJS Kesehatan kirim surat ke kami untuk minta seluruh PBI bayar di depan. Kalau bicara surplus, defisit masih Rp15,5 triliun. Ini juga dengan kenaikan yang sudah kita masukan Rp13,5 triliun," tegasnya.

Sri Mulyani menambahkan, dengan kondisi ini maka jika iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan diperkirakan kembali mengalami defisit, bahkan lebih besar dari beberapa  tahun sebelumnya. Ia menjelaskan sejak dibentuk pada tahun 2014 lalu, BPJS terus mengalami defisit.

Berdasarkan catatan, pada 2014 defisit mencapai Rp9 triliun dan disuntik pemerintah Rp5 triliun, sementara 2016 defisit turun menjadi Rp6 triliun dan disuntik pemerintah Rp6 triliun. Namun pada 2017 meningkat jadi Rp13,5 triliun dan 2018 naik lagi menjadi Rp19 triliun dan pada 2019 BPJS Kesehatan mengestimasi defisit capai Rp32 triliun.

"Dengan demikian, pemerintah putuskan naikkan iuran. Menurut Peraturan UU, kenaikan iuran dua tahun sekali. Tapi sejak 2014 tidak ada perubahan iuran. Padahal berdasarkan UU, review tiap dua tahun," tukasnya.

Sebagai informasi, kenaikan iuran yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang iurannya naik dari Rp22.500 menjadi Rp42.000 per bulan.

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah untuk masyarakat golongan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), di mana ada tiga kelas yang semuanya dinaikkan iurannya oleh pemerintah.

  • Kelas III : naik dari Rp25.500 menjadi Rp42.000 per jiwa per bulan
  • Kelas II : naik dari Rp51.000 menjadi Rp110.000 per jiwa per bulan
  • Kelas I : naik dari Rp80.000 menjadi Rp160.000 per jiwa per bulan.

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...