Kesepakatan Hong Kong dan RUU Ekstradisi

Khalied Malvino
Khalied Malvino

Kesepakatan Hong Kong dan RUU Ekstradisi Demo Hong Kong Lumpuhkan Stasiun MRT (Foto: CNBC Indonesia/AP Photo/Vincent Yu)

Winnetnews.com - Aksi jutaan demonstran terjadi selama dua bulan terakhir terjadi di Hong Kong. Hingga Senin (12/8/2019),seluruh penerbangan di Bandara Internasional Hong Kong berhenti total. Demonstrasi tersebut jelas terefleksikan dari pergerakan indeks Hang Seng yang merupakan indeks saham utama di sana.

Melansir CNBC Indonesia, Hong Kong bukanlah sebuah negara, melainkan sebuah wilayah administratif khusus yang merupakan bagian dari China. China sendiri merupakan bekas jajahan atau koloni Inggris selama lebih dari 150 tahun. Pasca perang pada tahun 1842, China menyerahkan Hong Kong ke Inggris. Kemudian, China menyewakan sisa wilayah Hong Kong ke Inggris selama 99 tahun.

Pada tahun 1950an, perekonomian Hong Kong melejit seiring dengan posisinya sebagai pusat manufaktur. Banyak warga China yang melarikan diri ke Hong Kong guna mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kemudian pada awal 1980an, mendekati tenggat waktu periode sewa wilayah Hong Kong oleh Inggris, China dan Inggris melakukan perundingan mengenai masa depan Hong Kong. Kedua pihak kemudian mencapai kesepakatan pada tahun 1984 yang akan membuat Hong Kong kembali ke pangkuan China pada tahun 1997, di bawah asas "satu negara, dua sistem". Inilah kenapa Hong Kong bukan merupakan sebuah negara melainkan sebuah wilayah administratif khusus.

Tetap menjadi bagian dari China, Hong Kong memiliki kekuasaan yang besar untuk mengatur wilayahnya sendiri. Hong Kong memiliki sistem hukum dan perbatasannya sendiri. Kebebasan berpendapat (freedom of speech) dijamin di Hong Kong. 

Sebagai contoh, Hong Kong merupakan satu dari sebagian kecil wilayah di China di mana orang-orang bisa secara bebas memperingati tragedi 1989 di Tiananmen Square. Kala itu, anggota militer China menembaki para demonstran yang sejatinya datang tanpa membawa senjata apapun.

Namun, kini masyarakat Hong Kong merasa bahwa kebebasan mereka sudah mulai dibatasi. Beberapa pihak sayap kanan menuduh China kini mulai ikut campur terkait urusan rumah tangga di Hong Kong. Hal ini terlihat dari menghilangnya beberapa warga Hong Kong, termasuk seorang taipan, yang kemudian diketahui ditahan oleh pihak China. Kemudian, seorang jurnalis dari Financial Times dilarang untuk memasuki wilayah Hong Kong pasca dirinya menyelenggarakan sebuah acara yang menampilkan seorang aktivis yang pro-kemerdekaan.

Apa Reaksi Kamu?