Kiara Sebut Ahok Selalu Berlindung di Balik Alasan yang Tidak Prinsipil Soal Reklamasi

Zaenal Arifin
Zaenal Arifin

Kiara Sebut Ahok Selalu Berlindung di Balik Alasan yang Tidak Prinsipil Soal Reklamasi
 Jakarta, Winnetnews.com -  Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim berpendapat, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), selalu berlindung di balik alasan-alasan yang tidak prinsipil. Ini untuk melegitimasi mega proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Salah satu contoh yang dilontarkan Abdul Halim adalah soal Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 2338 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak perusahaan Agung Podomoro Land (APL).

"SK ini terbukti melanggar banyak aturan yang lebih tinggi di atasnya," kata Abdul Halim di Jakarta, Rabu (27/7/2016).

Sekjen Kiara mengingatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) disebutkan bahwa SK Gubernur 2238/2014 melanggar hukum antara lain karena tidak dijadikannya UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Selain itu, alasan lainnya adalah tidak adanya Rencana Zonasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 ayat 1 UU 27 Tahun 2007, proses penyusunan Amdal tidak partisipatif dan tidak melibatkan nelayan, reklamasi tidak sesuai dengan Prinsip pengadaan lahan untuk kepentingan umum sebagaimana UU 2/2012.

Selanjutnya, tidak ada kepentingan umum dalam reklamasi, hanya kepentingan bisnis semata, menimbulkan dampak fisik, biologi, sosial ekonomi, dan infrastruktur, menimbulkan kerusakan lingkungan dan berdampak kerugian bagi para penggugat (nelayan) dan mengganggu objek vital berupa PLTU, PLTGU Karang, PLTGU Muara Tawar, Pelabuhan Tanjung Priok yang terletak di sekitar proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});