Kinerja Jaksa Agung Buruk, Apa Akan Diganti?

Kinerja Jaksa Agung Buruk, Apa Akan Diganti?

Minggu, 24 Jan 2016 | 10:40 | Muhammad Takdir
WinNetNews.com - Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro menilai, kinerja Jaksa Agung HM Prasetyo menunjukan kinerja yang buruk dan tidak memenuhi harapan masyarakat, sehingga dalam rencana resuffle (perombakan) kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), keberadaan HM Prasetyo layak untuk diganti.

Menurut Siti Zuhro, sejumlah syarat untuk mengganti HM Prasetyo terpenuhi, misalnya rapor yang merah karena kinerja buruk, antara lain penanganan kasus bantuan sosial (bansos) di Pemrov Sumut yang memenuhi harapan masyarakat, dan ini berimplikasi pada program pemerintah dalam penegakkan hukum.

“Saya sudah sering mengemukakan soal ini. Jika nanti Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet, maka posisi Jaksa Agung harus diisi oleh figur yang kredibel dan bisa mengejawantahkan Nawacita dari sisi hukum,” ujar Siti Zuhro.

Menurut Siti hasil penilaian kinerja kementerian yang dilakukan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi –lepas dari pro kontra- yang menempatkan Kejaksaan Agung pada posisi rendah menjadi alasan yang sah bagi Presiden untuk mengganti HM Prasetyo.

 

“Apa yang dilakukan Menteri Yuddy Chrisnandi, tak lepas dari perintah Presiden, jadi tak masalah,” tambahnya.

Namun demikian, kata Siti, di tengah keinginan publik yang kuat menginginkan penggantian Jaksa Agung, harusnya HM Prasetyo juga legowo. Apalagi sejak awal akan dilantik, pegiat hukum dan antikorupsi sudah mempermasalah figur Jaksa Agung ini.

“Apa yang diprotes para pegiat hukum dan antikorupsi, ternyata belakangan terkonfirmasi. Jadi, Presiden jangan ragu untuk mencari figur baru Jaksa Agung yang mumpuni,” ujarnya.

Di sisi lain, Siti melihat dalam konteks persaingan parpol-parpol baik pendukung pemerintah maupun partai yang baru mendekat dan menyatakan bergabung seperti PKS, Golkar, dan PPP, terlihat hubungan yang renggang alias tak harmonis antara Presiden Jokowi dengan Partai Nasdem yang dipimpin Surya Paloh.

 

“Kita bisa melihat belakangan ini, hubungan Jokowi dengan Surya Paloh tak semesra saat kampanye atau awal awal pemerintahan. Mungkin ini dipicu kinerja menteri dari Nasdem yang kurang memuaskan seperti Jaksa Agung.” katanya.

Fenomena hubungan pemerintah dengan parpol pendukung yang fluktuatif itu, lanjut Siti, karena koalisi parpol pendukung pemerintah memang cair dan Presiden Jokowi membutuhkan dukungan politik dari parpol agar bisa mengimbangi parlemen.

“Jokowi harus pandai mengelola parpol, karena itu dia pun memanggil pemimpin partai yang berkonflik untuk segera mencari solusi, sebab ini akan berpengaruh pada kehidupan demokrasi terutama hubungan pemerintah-DPR.” katanya.

(seperti dilansir dari Berita Satu)

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...