Komisi Bidang Pendidikan Kota Bekasi Merevisi Keputusan Walikota Soal Pungutan Sumbangan Dana Pendidikan di Bekasi

Ahmad Mashudin
Minggu, 31 Juli 2016 06:26 WIB
Oleh Ahmad Mashudin pada Minggu, 31 Juli 2016 06:26 WIB
Image Komisi Bidang Pendidikan Kota Bekasi Merevisi Keputusan Walikota Soal Pungutan Sumbangan Dana Pendidikan di Bekasi

WinNetNews.com - Anggota Komisi bidang Pendidikan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Ronny Hermawan, meminta Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi merevisi Keputusan Wali Kota yang mengatur pungutan Sumbangan Awal Tahun dan Sumbangan Dana Pendidikan. Keputusan itu dinilai memberatkan orangtua murid di Bekasi.

"Seharusnya (keputusan itu--) tidak mencantumkan nominal, karena bentuknya sumbangan," kata Ronny, Sabtu, 30 Juli 2016.

Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor: 422.4/Kep.380-Disdik/VI/2016 menetapkan besaran Sumbangan Awal Tahun dan Sumbangan Dana Pendidikan untuk SMP Negeri, SMA/SMK Negeri. Orangtua dimintai sumbangan dengan nilai bervariasi mulai Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta.

Di SMA Negeri 1 Bekasi, orangtua siswa diminta menyummbang sebesar Rp 2,25 juta. Sementara orangtua siswa yang anaknya diterima di SMP Negeri 1 diminta menyumbang sebesar Rp 1 juta. Itu belum termasuk iuran bulanan.

"Keputusan wali kota semacam itu menjadi momok bagi siswa tidak mampu," kata Ronny. Di SMA Negeri 8 Kota Bekasi, seorang siswa batal mendaftar karena tak mampu menyumbang. Walhasil, dia tidak mendaftar ulang meskipun diterima di sekolah tersebut melalui jalur afirmasi atau khusus siswa miskin. Beruntung, pihak sekolah aktif dan memberitahukan kalau bebas biaya.

Menurut Ronny, ada banyak kejadian serupa di sekolah lain. Soalnya, kata dia, keluarga miskin cenderung tidak banyak omong dan protes. Mereka hanya punya dua pilihan yakni tetap membayar atau tidak melanjutkan sekolah. "Kasihan toh jika mereka takut lalu keluar, enggak jadi sekolah, hanya karena ada keputusan Wali Kota ini," ucap Ronny.

Saat ini, ada ribuan siswa miskin masuk ke sekolah negeri di Bekasi melalui jalur afirmasi. Ia mengatakan, jika pemerintah membebaskan semua biaya bagi siswa miskin, seharusnya pejabat dan pelayan publik yang jujur dan transparan untuk memberitahukan kepada masyarakat.

"Sekarang ini keberadaan sumbangan sekolah menjadi beban bagi warga kurang mampu," kata Ronny. "Sehingga Kepwal harus direvisi tanpa ada pencantuman nominal."

Seharusnya, kata Ronny, Wali Kota Bekasi membuat keputusan yang tak memberatkan warganya. Dia minta Wali Kota menegaskan bahwa sumbangan sekolah bersifat sukarela, tanpa paksaan, dan tidak mengikat. Artinya, ketakmampuan membayar sumbangan seharusnya tidak menggugurkan hak warga kurang mampu untuk bersekolah setelah lulus tes.

Ronny menuding surat keputusan Wali Kota itu bertentangan dengan peraturan lebih tinggi, seperti UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Dasar.

Menurut dia, Dalam Pasal 9 ayat (1) Permendikbud Nomor 44/2012 menyatakan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan, karena sudah disubsidi oleh negara baik pusat, provinsi, dan daerah. "Peraturan yang lebih tinggi melarang adanya pungutan di sekolah negeri," ujar Ronny. 

Waspadai Bumbu Masakan Ini
Pindah ke Liverpool, Becker Jadi Kiper dengan Biaya Transfer Termahal

Reaksi Kamu

Tanggapan Pembaca

    Belum ada Tanggapan

    Jadilah yang pertama memberikan tanggapan

Sekilas Tentang WinNetNews

Situs WinNetNews.com merupakan portal berita dan informasi teraktual perihal berbagai peristiwa di nusantara maupun mancanegara. Kelengkapan, keakurasian serta aktualitas berita dan informasi WinNetNews.com telah membuat tingkat baca artikel-artikelnya naik secara signifikan walaupun usia WinNetNews.com sebagai portal berita baru seumur jagung.