Skip to main content

Komisi III DPR Setuju UU Terorisme Direvisi

Komisi III DPR Setuju UU Terorisme Direvisi
Komisi III DPR Setuju UU Terorisme Direvisi

WinNetNews.com - Polri meminta Komisi III DPR memperluas kewenangan kepolisian untuk menjerat tindakan pendahuluan terorisme. Perluasan kewenangan polisi itu dimaksudkan untuk mencegah aksi terorisme kembali terjadi di Indonesia.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memaparkan, perluasan kewenangan kepolisian ditempuh melalui revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Revisi difokuskan untuk penguatan Polri dalam penanggulangan terorisme, baik pencegahan, penegakan hukum maupun deradikalisasi.

"Kita sudah sampaikan bahwa ke depan ancaman terorisme harus diantisipasi dengan penguatan Densus 88. Salah satunya revisi UU 15 tahun 2003. Itu yang perlu dilakukan revisi," kata Badrodin usai rapat kerja dengan Komisi III DPR di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016).

Menurut Badrodin, revisi dibutuhkan guna mencegah dan memasukan strategi preventif, seperti persiapan teror, dapat dilakukan penahanan.

"Kita memang memerlukan perluasan upaya pencegahan. Seperti kita tahu, orang yang bergabung dengan ISIS dan sudah jelas terlibat di situ ikut pelatihan militer, itu tidak bisa dipidanakan. Oleh karena itu kita memerlukan perluasan kewenangan," ujar Badrodin.

Usulan untuk revisi Undang-undang Terorisme, kata Badrodin, sudah diamini oleh seluruh pimpinan dan anggota Komisi III. "Dari hasil kesimpulan, Komisi III menyetujui revisi tersebut," ujar Badrodin.

Di tempat yang sama, pimpinan rapat Trimedya Panjaitan mengatakan Komisi III mendukung rencana kepolisian untuk memperkuat Densus 88 Antiteror melalui revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lain. Juga peningkatan anggaran.

disadur dari situs metrotvnews

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top