Komisi III Meminta Penanganan Terorisme Junjung HAM Juga Harus Sesuai Prosedur

Komisi III Meminta Penanganan Terorisme Junjung HAM Juga Harus Sesuai Prosedur

Rabu, 20 Apr 2016 | 20:59 | Rike
WinNetNews.com-Kasus kematian Siyono setelah ditangkap Densus 88 terkait terorisme jadi sorotan ketika rapat Komisi III DPR dengan Kapolri. Komisi hukum ini juga mengingatkan supaya penanganan terduga teroris tetap junjung HAM.

"Komisi III DPR RI mendukung sepenuhnya langkah-langkah pemberantasan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia," ujar Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman baca kesimpulan rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/4/2016). Standard operating procedure (SOP) kepolisian ketika menangani terduga teroris sempat dipertanyakan saat rapat. Komisi III minta agar SOP itu terus jadi pegangan. "Serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan terorisme sesuai SOP," ucapnya.

Selain mengenai terorisme, masalah pemberantasan narkoba pun jadi fokus. Komisi III desak Kapolri lebih mengoptimalkan strategi yang telah ada.

Yang ketiga, Kapolri didesak mengevaluasi sistem seleksi anggota Polri di semua jenjang. Dengan demikian prosesnya lebih akuntabel. "Agar lebih transparan, obyektif dan akuntabel dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional, bermoral dan modern," jelasnya.

Ketika rapat, Kapolri pun sempat memaparkan permintaan agar Densus 88 diperkuat dan anggarannya ditambah. Tambahan yang diajukan sebesar Rp 1,3 triliun. Permintaan tersebut sudah disampaikan ke Presiden Jokowi melalui surat pada 26 Januari lalu yang bernomor B/555/I/2016. Kemudian, surat permintaan tambahan anggaran pun diajukan kepada Menkeu pada 5 April lalu."Anggaran tambahan satuan kerja Densus 88 untuk penambahan belanja modal fasilitas dan materiil serta belanja barang operasional," terang Badrodin ketika rapat.

Sumber:detik.com

Foto:merdeka.com

TAGS:

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...