Komisi V Usul Perpres atau Perppu Terkait Transportasi Aplikasi

Komisi V Usul Perpres atau Perppu Terkait Transportasi Aplikasi

Rabu, 23 Mar 2016 | 08:57 | Rusmanto
WinNetNews.com - Revisi Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dinilai bisa menjadi solusi polemik regulasi soal transportasi berbasis aplikasi online. Namun, Komisi V DPR melihat bila dilakukan saat ini kurang tepat karena proses yang lama.

Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia menyebut revisi undang-undang memerlukan waktu yang tak sebentar. Sementara, solusi diperlukan dalam waktu dekat.

Dalam persoalan ini, Yudi menekankan pemerintah harus gerak cepat. Saran yang diberikan antara lain pemerintah bisa mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ketimbang revisi UU, dua upaya ini dianggap lebih sesuai mengingat persoalan yang mendesak.

Menurut Yudi, poin-poin agar transportasi aplikasi online bisa terakomodir maka dicantumkan dalam Perpres atau Perppu. Masalah perizinan sampai kebutuhan masyarakat dalam transportasi online harus diakomodir .

"Aplikasi harus diakomodir karena kebutuhan masyarakat. Terus harus punya izin. Transportasi konvensional harus ikuti perkembangan zaman," jelas politikus Hanura itu.

Hal senada dikatakan anggota Komisi V Miryam Haryani. Revisi UU LLAJ dianggap kurang tepat bila dilakukan sekarang karena waktunya yang lama. Ia pun menyarankan lebih baik agar ada Peraturan Pemerintah (PP) atau Perppu untuk menjawab persoalan ini.

disadur dari situs detik news

MOST READ

RELATED STORIES

Loading interface...