Skip to main content

Komnas HAM Turun Tangan di Kampung Pulo

Komnas HAM Turun Tangan di Kampung Pulo
Komnas HAM Turun Tangan di Kampung Pulo

image0

Jakarta - Relokasi Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta diprotes. Proses relokasi itu sempat menimbulkan kericuhan antara warga dengan Satpol PP yang didukung kekuatan dari Polda Metro Jaya.

Komisioner Komnas HAM M Nurkhoiron mengaku sudah pro aktif dengan turun langsung ke lapangan. Namun Nurkhoiron menyebut pihaknya belum menerima laporan menyeluruh tentang adanya pelanggaran HAM.

"Kemarin memang kita melakukan upaya pro aktif dengan langsung turun ke lapangan dan dari fakta dari masyarakat mereka tidak memulai, tapi nanti kami akan melakukan pemanggilan karena kami belum mendapatkan seluruh yang lebih utuh terkait bentrok," kata Nurkhoiron dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/8/2015).

Namun Nurkhoiron mengaku belum membentuk tim tersebut. Nantinya dalam rapat di bulan September, tim tersebut akan diusulkan.

"Bulan September akan mengusulkan dibuat tim khusus untuk melihat dimensi-dimensi tata kota dalam konteks penanggulangan banjir apa sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Ini kan masih dari pengaduan, tapi kami akan cek lagi," kata Nurkhoiron.

Di tempat yang sama Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) yang diwakili Azas Tigor Nainggolan mengadukan hal tersebut ke Komnas HAM. Azas menyebut tidak ada transparansi mengenai tata kota yang dilakukan oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Nggak ada transparansi, warga mana yang direlokasi, kapan direlokasi. Selain itu SOP tidak ada," kata Azas.

Azas menyebut adanya dugaan pelanggaran ketika Satpol PP dan polisi menangkap beberapa warga saat kericuhan tersebut. Dia menyebut salah satu warga bernama Eko Prasetyo yang kritis karena terlihat dalam kericuhan itu.

Selain itu, Azas juga meminta agar Ahok menghentikan proses relokasi sebelum adanya SOP yang jelas mengenai tata kota. Dia juga menyebut seharusnya proses relokasi dilakukan menyeluruh.

"Kampung Pulo itu di tataran lintasan. Jadi semata-mata bukan hanya itu. Kalau mau hambatannya itu harus dibersihkan semua. Mau Pluit atau Pantai Indah Kapuk juga harus dibersihkan semua. Ke depan kami berharap ini semua bisa dihentikan dan ada proses penataan ulang yang lebih transparan bagi Pemprov DKI," ucapnya.

Mengenai adanya korban bernama Eko Prasetyo, Nurkhoiron menyebut dirinya telah menuju ke RS Carolus tetapi belum dapat mewawancarai Eko. Dia hanya mendapat informasi dari keluarga Eko.

"Fotonya sudah jelas ya, data yang saya terima di Carolus dari humasnya bilang catatannya mas Eko digebuki massa (Satpol PP). Kemarin mas Eko belum bisa saya wawancarai," kata Nurkhoirun.

Lebih lanjut lagi terkait pembakaran backhoe, Nurkhoiron mengatakan belum mendapatkan data utuh. Namun hal tersebut nantinya masuk ke ranah pidana.

"Kami juga belum mendapatkan data yang lebih utuh di lapangan. Cuma data terakhir ada 2 orang yang masih ditahan, ini juga ada kami telusuri. Prinsipnya itu melanggar hukum bukan melanggar HAM," ucapnya.

Apa pendapat Anda mengenai artikel ini?

Loading Rating...

Komentar:

Loading...
Top