KontraS Keberatan Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Khalied Malvino
Khalied Malvino

KontraS Keberatan Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf Prabowo Subianto (kanan) dan Edhy Prabowo (kiri) masuk ke Istana Negara, Senin (21/10). [Foto: Kompas]

Winnetnews.com - Beredarnya kabar Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) semakin mencuat. Apalagi hal ini diperkuat berdasarkan latar belakang pendidikan dan sepak terjang kemiliteran Prabowo.

Namun, hal tersebut tidak serta merta menjadi euforia bagi para pendukung Prabowo pada Pilpres 2019. Walaupun banyak mendapat dukungan, kabar Prabowo menjadi Menhan juga mendapat respon kekecewaan bagi sebagian kalangan pendukungnya.

Termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang mengkritik Jokowi terkait dugaan kasus penghilangan orang serta kekerasan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Deputi Koordinator KontraS, Ferry Kusuma. [Foto: Detik.com]

Deputi Koordinator KontraS, Ferry Kusuma menyayangkan bahkan keberatan dengan terpilihnya orang-orang yang pernah terlibat dalam kasus kekerasan HAM masuk ke pemerintahan, dalam hal ini menjadi bagian dari kementerian di Kabinet Kerja II Jokowi-Ma’ruf.

"Saya kira hampir mayoritas rakyat Indonesia yang memahami persoalan bangsa kita itu keberatan dengan beberapa figur yang pernah terlibat dalam kejahatan HAM atau bagian dari oligarki masa lalu menduduki kabinet dalam pemerintahan Jokowi," beber Ferry seperti dilansir Detik.com, Senin (21/10).

Ferry menegaskan, Jokowi seharusnya tidak memasukkan sejumlah nama yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM untuk menduduki jabatan strategis. Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus HAM masa lalu.

Jokowi dan Prabowo dalam satu momen. [Foto: Okezone.com]

"Jokowi harus benar-benar memperhitungkan persoalan ini, tidak menempatkan orang-orang seperti Pak Wiranto dalam kabinetnya. Termasuk Pak Prabowo, yang kita tahu dia bertanggungjawab terhadap kasus penghilangan orang secara paksa," tegas Ferry.

Ferry juga menyebut Jokowi tidak pernah menjalankan empat rekomendasi Komisi III DPR RI terkait penuntasan kasus penghilangan orang. Ia menyayangkan jika hal ini ditambah lagi menempatkan sosok yang justru diduga menjadi pelanggar HAM tersebut.

"Kalau kemudian Jokowi menempatkan lagi Prabowo dalam kabinetnya, ini bagaimana yang empat (rekomendasi)? Ini tidak dilaksanakan dan dia malah melakukan kesalahan dengan memberikan ruang terhadap orang yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM. Kita tidak akan menjadi negara yang lebih baik kalau kita masih permisif terhadap nama-nama yang kita sebutkan tersebut," ujarnya.

Ilustrasi tragedi Mei 1998. [Foto: Indopolitika.com]

Sebelumnya, Prabowo Subianto didampingi Edhy Prabowo tiba di Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

Pantauan di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Prabowo datang sekitar pukul 16.15 WIB, Senin (21/10). Prabowo datang mengenakan kemeja warna putih dengan celana cokelat khas seragam Gerindra. Kemejanya tak seperti yang biasa dia gunakan.

Gerindra tepis tuduhan soal Prabowo

Partai Gerindra mengaku capek menghadapi tuduhan-tuduhan yang tak terbukti secara hukum. Ini disampaikan untuk menjawab Ikatan Keluarga Orang Hilang (Ikohi) yang tak ingin Jokowi melibatkan Prabowo di dalam kabinet karena dugaan penghilangan sejumlah aktivis pada 1997-1998.

"Kami sudah capek dengan tuduhan miring itu. Yang jelas, tidak ada satu putusan pengadilan pun yang menyatakan Pak Prabowo bersalah terkait kasus penghilangan paksa. Kita ini negara hukum, jadi bicara harus berdasarkan dokumen hukum," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, Jumat (18/10).

Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburrokhman. [Foto: Harian Nasional]

Habiburokhman yakin masyarakat tidak akan terpengaruh oleh tuduhan miring terhadap Prabowo. Sebagai bukti, dia mengungkit perolehan suara Partai Gerindra dalam dua pemilu terakhir.

"Kami yakin rakyat tidak terpengaruh dengan tuduhan tanpa dasar. Buktinya, suara Pak Prabowo dan Gerindra konsisten di level atas pada dua pemilu terakhir," sebut Habiburokhman.

Apa Reaksi Kamu?