Korsel Minta AS untuk Ikut Redakan Ketegangan Kawasan

Korsel Minta AS untuk Ikut Redakan Ketegangan Kawasan ilustrasi

WinNetNews.com - Pemerintah Korea Selatan (Korsel) menyerukan Amerika Serikat untuk membantu meredakan ketegangan dengan Korea Utara (Korut). Seruan ini disampaikan setelah Pyongyang mengklaim Presiden AS Donald Trump telah menyatakan perang.

"Sangat mungkin bahwa Korea Utara akan melakukan provokasi lebih jauh," kata Menteri Luar Negeri Korsel Kang Kyung-wha dalam pidatonya di Washington, seperti dilansir kantor berita AFP, Selasa (26/9/2017).

"Sangat penting bahwa kita, Korea dan AS bersama-sama, mengendalikan situasi ... untuk mencegah eskalasi ketegangan lebih jauh ataupun segala jenis bentrokan militer yang tidak disengaja yang bisa dengan cepat menjadi tak terkendali," imbuhnya.

Sebelumnya saat berbicara di New York, Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong-ho menyatakan bahwa pemerintahan Trump telah menyatakan perang terhadap negaranya. Ini terkait dengan komentar Trump sebelumnya yang menyebut jika Korut terus mengeluarkan ancaman, maka pemerintah Korut tak akan bertahan lama. 

Ditegaskan Ri, militer Korut sekarang berhak untuk menembak jatuh pesawat-pesawat pengebom AS, meski pesawat tersebut berada di luar wilayah udara Korut.

Ri mengatakan masyarakat internasional harus memahami bahwa Amerikalah yang pertama kali menyatakan perang. "Seluruh dunia harus tahu bahwa Amerikalah yang pertama-tama menyatakan perang kepada negara kami," kata Ri kepada para wartawan, Senin (25/9).

Ri mengeluarkan pernyataan ini sebelum meninggalkan New York, setelah menghadiri sidang Majelis Umum PBB yang diselenggarakan pekan lalu. "Terkait dengan pernyataan perang yang dikeluarkan Trump, maka semua opsi kini ada di tangan pemimpin Korea Utara," imbuhnya.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah Korut menggunakan kata 'pernyataan perang' kepada Amerika, namun kali ini disampaikan ketika pemimpin tertinggi kedua negara sedang saling serang melalui berbagai pernyataan resmi.

Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB General Antonio Guterres mengatakan bahasa yang panas bisa menyebabkan kesalahpahaman yang sangat fatal. "Satu-satunya solusi adalah solusi politis," tegasnya. (detikcom)